Kewenangan Kejaksaan Digugat, Begini Pandangan Praktisi Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Gugatan seorang advokat terkait kewenangan jaksa menyidik kasus pidana korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK) menyita perhatian publik.
Praktisi hukum Mohammad Hisyam Rafsanjani menilai Kejaksaan memiliki kewenangan konstitusi untuk melakukan penyelidikan hingga penuntutan kasus tindak pidana korupsi (tipikor).
Sebab, tugas itu secara tersirat tertuang di Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.
Menurutnya, kewenangan konstitusional Kejaksaan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor memang terlihat agak sumir karena tidak diatur secara eksplisit di dalam UUD 1945.
Namun, masuk ke dalam fungsi-fungsi badan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.
"Ketentuan kewenangan Kejaksaan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor diatur lebih lanjut di dalam UU (Undang-Undang) Kejaksaan," ujar tutur Hisyam dalam keterangannya, Jumat (16/6).
Hisyam menuturkan kewenangan mengusut kasus rasuah juga dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
Hal tersebut tertuang dalam UU masing-masing.
Gugatan seorang advokat terkait kewenangan jaksa menyidik kasus pidana korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK) menyita perhatian publik.
- Jaksa KPK Mengakui Delik Perkara Hasto Bukan terkait Kerugian Negara
- 5 Berita Terpopuler: Daftar 31 Dubes yang Dilantik Prabowo Wow, Ada Politikus PDIP, Apa Saran Hasan Nasbi?
- MK Putuskan Caleg Tidak Boleh Mundur Demi Pilkada, Tidak Ada Lagi Fenomena Borong Jabatan Politik
- Keputusan MK Bahwa Caleg Tak Boleh Mundur Demi Pilkada Memutus Akal-akalan Parpol
- Kabar Terbaru Kasus Korupsi SPPD Fiktif DPRD Riau, Siap-siap Saja
- 15.086 Warga Binaan Muslim di Jatim Diusulkan Dapat Remisi Khusus Idulfitri