Keyakinan Basarah PDIP soal Jokowi Bakal Susun Kabinet Bermaslahat
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengajak para ketua umum partai politik pendukung pemerintah untuk berbicara soal kabinet. Karena itu, Basarah meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada Presiden RI Terpilih 2019-2024 itu menyusun kabinetnya untuk pemerintahan mendatang.
“Mari beri kesempatan kepada Pak Jokowi untuk menata persiapan pemerintahannya lima tahun ke depan. Konstitusi kita memberikan wewenang kepada Pak Jokowi untuk hak prerogatif menyusun kabinetnya," ucap Basarah dalam diskusi bertema Hiruk-Pikuk Politik Pacsa Pemilu: Implikasinya bagi Pencerdasan Rakyat di Jakarta Pusat, Jumat (2/7).
Wakil ketua MPR RI itu menuturkan, partai-partai pengusung Jokowi di Pilpres 2019 boleh saja mengajukan sejumlah nama calon menteri. Namun, Basarah menegaskan bahwa Jokowi adalah pihak yang menentukan dan memilih pembantunya di kabinet pemerintahan 2019-2024.
Basarah meyakini Presiden Jokowi sudah lebih paripurna dalam memimpin Indonesia. Sebab, mantan gubernur DKI itu telah berpengalaman dalam melampaui masa-masa sulit selama memimpin pemerintahan sejak 2014.
"Saya yakin pengalaman dan kearifan beliau dalam memimpin bangsa ini masih akan samgat bijaksana menyusun, merumuskan, postur kabinetnya demi kepentingan dan kemaslahatan bangsa yang lebih besar lagi," kata Basarah. (tan/jpnn)
Wasekjen PDIP Ahmad Basarah meyakini Presiden Jokowi akan mengajak para ketua umum partai pendukungnya untuk berbicara dalam merumuskan kabinet mendatang.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo