KH Ma'ruf Beber Sebab Khilafah Ala HTI Tak Laku di Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) KH Ma’ruf Amin membedah tentang sistem khilafah yang disuarakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, ada penyebab khilafah yang disuarakan organisasi terlarang itu tak laku di Indonesia.
Berbicara pada Pekan Orientasi Caleg DPR RI Partai Nasdem 2019 di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Minggu (2/9), Kiai Ma’ruf mengatakan, khilafah memang islami. Namun, Indonesia sebagai republik juga islami.
"Khilafah itu islami, kerajaan juga islami makanya ada kerajaan Saudi Arabia. Republik juga islami, Indonesia, Turki dan Pakistan," kata Ma’ruf di hadapan 575 calon anggota legislatif Partai NasDem.
Namun, ketua umum nonaktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menegaskan, mayoritas masyarakat Indonesia menolak khilafah yang disuarakan HTI. Sebab, Indonesia terbentuk atas dasar kesepakatan para pendirinya.
Rais aam syuriah Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) itu menambahkan, khilafah bukan satu-satunya sistem yang islami untuk menjalankan pemerintahan. Melihat konteks Indonesia yang majemuk, kata Kiai Ma’ruf, maka khilafah bukan sistem yang tepat.
Kiai Ma’ruf lantas mencontohkan negara-negara Islam yang tak menerapkan sistem khilafah. Misalnya, Arab Saudi, Yordania dan Uni Emirat Arab.
Sedangkan ide khilafah di Indonesia tak laku. "Khilafah tidak ditolak di Indonesia, tapi tertolak karena menyalahi kesepakatan. Karena sistem kenegaraan Indonesia sistem republik," pungkas cawapres pendamping Joko Widodo itu.(rdw/JPC)
Cawapres dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) KH Ma’ruf Amin menjelaskan penyebab sistem khilafah yang diusung Hizbut Tahrir Indonesia tak laku di tanah air.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi