Khawatir Coblosan Pilkada Serentak Sepi, KPU Genjot Sosialisasi

jpnn.com - JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengungkapkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya maksimal demi mendongkrak partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017. Targetnya 77,5 persen dari total nama di daftar pemilih tetap (DPT) bisa menggunakan hak mereka.

Menurut Ferry, KPK menggencarkan sosialisasi ke masyarakat tentang pilkada serentak pada Februari 2017. Namun, hal itu belum cukup.

"Terkait sepi (tingkat parttisipasi pemilih rendah, red) upaya kami antara lain optimalisasi sosialisasi. Kami harap pemerintah dan stakeholder terkait ikut mendorong sehingga partisipasi 77,5 persen tercapai," ujar Ferry di sela-sela rapat tim monitoring pilkada yang digelar di Kemendagri, Kamis (22/12).

Selain optimalisasi sosialisasi, kata Ferry, penyelenggara pilkada juga mengutamakan transparansi dalam setiap tahapan yang dilalui. Selain itu, nantinya juga akan menerapkan akuntabilitas perhitungan suara.

Caranya adalah menerapkan rekapitulasi secara elektronik (e-rekap) yang bisa dipantau langsung oleh publik. "Kami akan terapkan e-rekap. Jadi nanti H+1 - H+5 bisa didapat persentase pemilihan," ucap Ferry.

Mantan komisioner KPU Jawa Barat itu secara khusus juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperhatikan soal batas wilayah. Sebab, sengketa batas wilayah daerah bisa berimplikasi pada daftar pemilih.

Dia mencontohkan, di Mesuji dan Tulang Bawang, Lampung ada tiga desa yang masuk sengketa batas wilayah. Selain itu, ada juga sengketa wilayah di Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Barat.

"Kami kira ini penting menjadi catatan Kemendagri,” ujar Ferry. “Ini perlu dikoordinasikan karena terkait soal legalitas daerah di sana, jadi perlu perhatian," pungkasnya.(gir/jpnn)