Khawatir Dana Saksi dari APBN Dikorupsi

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Nurul Arifin menyatakan dirinya setuju saksi dari partai politik yang ditempatkan di  tempat pemungutan suara (TPS) pemilu 2014, mendapat honor yang dianggarkan dari APBN.

Menurutnya, usul itu justru muncul dari komisinya. Hal tersebut, kata dia, diperlukan agar ada saksi yang mengawasi penghitungan suara di setiap TPS sehingga suara tidak diperjualbelikan.

"Kami menilai bahwa periode 2009, banyak partai yang tidak memiliki saksi di TPS dengan alasan tidak memiliki biaya. Yang ada muncullah suara-suara yang hilang. Untuk mengeliminir kecurangan, maka kami usulkan supaya ada saksi yang secara netral dibiayai oleh negara, yang tugasnya untuk menjaga suara-suara partai itu," ujar Nurul dalam usai menghadiri diskusi politik di Jakarta Pusat, Minggu (26/1).

Menurutnya, dengan lengkapnya semua saksi di TPS seluruh Indonesia akan mencegah berbagai kecurangan yang bisa saja terjadi. Ia menampik itu dilakukan karena partai yang tak punya modal. Ia mengaku Komisi II justru mengkhawatirkan nasib partai-partai kecil yang terkadang kehilangan suara karena tidak semua TPS diawasi saksi.

"Kalau partai enggak punya duit sih terserah. Tapi kasihan suara-suara partai kecil yang harusnya dapat suara tapi enggak dihitung karena enggak punya saksi. Kita niatnya baik," sambung Nurul.

Nurul mengaku memahami ada ketakutan publik jika dana untuk membiayai saksi di TPS itu diselewengkan. Oleh karena itu, ia menyarankan, dana itu dikelola oleh Bawaslu yang lebih independen dibanding pemerintah maupun parpol.

"Makanya distribusikan oleh Bawaslu. Partai takutnya kalau pemerintah yang urus, dibajak kepentingan pemerintah. Kalau partai yang urus, kita juga takut ada oknum-oknum tidak jujur, makanya kita harap Bawaslu yang lakukan kerjaan ini. Kalau takut semua, ya terserah, kalau si partai tidak ada saksi di TPS dan suaranya hilang seperti pemilu-pemilu sebelumnya," kata Nurul.

Wacana pembiayaan saksi ini, ungkapnya, akan dibahas di rapat kerja antara pemerintah dan Komisi II pada 3 Februari 2014 nanti. (flo/jpnn)