Khawatir Jenderal Tua tak Mampu Ikuti Dinamika

jpnn.com - JAKARTA - Mencuatnya nama-nama sejumlah purnawirawan TNI dalam daftar calon penghuni kabinet Jokowi-JK mulai dipertanyakan.

Pasalnya, pos yang diisukan bakal diberikan kepada mereka adalah urusan keamanan nasional. Dampak yang paling dikhawatirkan adalah intervensi terhadap TNI.
       
Beberapa nama yang sempat disebut-sebut bakal diberi jabatan di Kaboinet Jokowi adalah Luhut Binsar Pandjaitan, Ryamizard Ryacudu, AM Hendropriyono, Wiranto, maupun TB Hasanuddin. Kemunculan para mantan jenderal itu mendapat sorotan karena beberapa hal.
       
Pertama, persoalan usia. Mantan-mantan jenderal itu rata-rata sudah lanjut usia. Luhut yang kelahiran 28 September 1947 kini berusia 67 tahun, sama seperti Wiranto.

Kemudian ada Ryamizard yang berusia 64 tahun. Mantan jenderal termuda adalah Tb Hasanuddin yang saat ini berusia 62 tahun. Sedangkan, Hendro menjadi yang tertua karena usianya sama dengan Republik ini, 69 tahun.
       
Jika nama-nama tersebut masuk ke dalam kabinet, maka pos National Security akan diisi orang-orang sepuh. Perlu dicatat, pos national security adalah pos strategis yang perkembangannya sangat dinamis. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka mampu mengikuti perkembangan tersebut.
       
Persoalan kedua adalah dampaknya bagi penggawa keamanan nasional, khususnya TNI. ada kekhawatiran TNI akan banyak diintervensi oleh para mantan jenderal itu.

Pengamat militer Rizal Darma Putra menilai, kondisi tersebut sudah mulai terlihat di awal pemerintahan Jokowi. Yakni, dengan penunjukan Andika Perkasa yang notabene menantu Hendropriyono sebagai Danpaspampres.
       
"Ini (penunjukan Andika) sudah menyalahi fatsoen (etika), meskipun Andika pintar juga. Dia lulusan Harvard," tutur Rizal.

Menurut dia, saat ini mantan jenderal yang paling berpeluang masuk kabinet adalah Luhut. Jika dia masuk dan menjadi Menkopolhukam, dikhawatirkan akan terjadi kekisruhan tatanan di TNI. Luhut diprediksi akan banyak meng-endorse promosi jabatan di TNI.
       
Jika sudah begitu, maka sikap Panglima TNI akan benar-benar diuji. Apakah panglima akan menuruti saja apa kata menteri yang notabene orang luar, atau menggunakan intuisinya menilai layak tidaknya seorang prajurit dipromosikan.

Panglima tentu orang yang paling tahu siapa saja prajurit yang layak mengendalikan institusi TNI dibandingkan orang lain.  (byu/aph)