Khawatir Kandidat Pakai Ijazah Palsu

JAKARTA - Banyak titik rawan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan di sejumlah daerah sepanjang 2010. Salah satu di antaranya dikhawatirkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni masih maraknya para kandidat menggunakan ijazah palsu.

"Hal itu terjadi karena peran panwas yang masih sangat minim," kata anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya di Jakarta kemarin (22/4). Dia menyatakan, hingga kini, peran yang dimiliki lembaga resmi pengawas pemilu itu hanya sebatas rekomendasi. Menurut dia, panwas seharusnya memiliki kewenangan eksekusi, terutama dalam hal administrasi. "Sering kami dan teman-teman di daerah punya data kuat. Tapi, karena sifatnya hanya rekomendasi, KPU setempat tak menghiraukan. Entah apakah ada kongkalikong atau apa," katanya.

Bambang menambahkan, persoalan kelembagaan antara KPU dan Bawaslu terkait pembentukan panwas di daerah beberapa waktu lalu juga berkontribusi terhadap masih akan maraknya kasus ijazah palsu. Dia lantas mengungkap, keberadaan beberapa panwas yang baru terbentuk setelah tahap pilkada sudah berjalan. "Ada beberapa panwas daerah yang terpaksa melewatkan dua tahap krusial. Yaitu, penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) dan verifikasi calon," beber Bambang. Padahal, kata dia, dari tahap verifikasi calon itulah kasus kepala daerah dengan ijazah palsu seharusnya sudah bisa dicegah sejak awal.

Secara terpisah, kemarin sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Paser, Kaltim, mengadukan dugaan kasus ijazah palsu salah seorang calon kepala daerah di tempat mereka. Kepada anggota Komisi III DPR Ahmad Yani, mereka meminta agar kasus ijazah palsu tersebut segera dituntaskan. "Jauh-jauh hari sebelum proses verifikasi, kami sudah melaporkan persoalan ini ke Polda Kaltim, tapi ternyata ditolak," kata Koordinator Jaringan Pemantau Independen (JPI) Subono di Jakarta kemarin.