Khawatir Kartu Sakti Jokowi Bikin Warga Kian Malas

jpnn.com - JAKARTA - Pemberlakuan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menuai kritik. Alih-alih dipuji, program yang dikenal dengan sebutan kartu sakti ala Jokowi itu justru dianggap sebagai bentuk sikap pemerintah yang enggan membangun sikap mandiri warga.
Hal itu dikatakan Ketua Program Studi Kesejahteraan Masyarakat dari Universitas Islam Negeri (UIN), Syarif Hidayatullah Jakarta, Nafsiah Arifuzzaman dalam diskusi di DPD RI, kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (14/11).
"Ketiga kartu sakti ini membangun masyarakat semakin tergantung dengan bantuan-bantuan dan malas," ujarnya.
Mestinya, lanjut Nafsiah, pemerintah harus membangun masyarakat dengan konsep pemberdayaan. "Jangan membangun ketergantungan. Pendekatannya harus empowerment (pemberdayaan, red),” tegas Nafsiah.
Menurut dia, kartu sakti ini membuat shocked masyarakat karena ada embel-embel politik dengan cara membangun merek baru. "Kesannya setiap ganti presiden ganti merek. Isinya kan sama saja. Ini yang membuat masyarakat shock," tegasnya.
Nafsiah menambahkan, jika negara punya niat memberdayakan masyarakatnya secara sungguh-sungguh, harus menjaga sebuah konsistensi. Artinya, ada kesinambungan program.
"Jadi penting kontinuitas itu. Jangan karena kenaikkan BBM, lalu disebar kartu sakti. Sakit kan tidak ada hubungannya dengan BBM. Makanya perlu kontiniutas kegiatan dimaksud," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Pemberlakuan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digagas Presiden
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- DPP Perempuan Bangsa Gelar Bakti Sosial di Yayasan Darul Al Hufadz Bogor
- Pemprov Jateng: ASN Tidak Mudik, Jadi Tidak Perlu WFA
- Pemda Siap Angkat PPPK 2024 Tahun Ini, Ada Solusi Bagi Honorer Kena PHK
- Ditjenpas Bakal Benahi Lapas Kutacane Setelah Insiden Puluhan Napi Kabur
- Pegadaian jadi Koordinator dalam Kolaborasi 23 BUMN untuk Menghadirkan Air Bersih di Batam
- Firnando Ganinduto Soroti Kasus Korupsi Minyak Mentah