Khawatir Polri Jadi Alat Politik, Sahroni Tolak Usulan Lemhanas
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menolak usulan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang merekomendasikan Polri berada di bawah kementerian.
Hal itu disampaikan Sahroni merespons pernyataan Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agus Widjojo yang merekomendasikan pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri.
Menurut Letjen Agus Widjojo, Kementerian Keamanan Dalam Negeri nantinya akan membawahi Polri.
Namun, Sahroni berpendapat Polri harus tetap berada langsung di bawah komando presiden, lantaran posisinya yang strategis.
“Saya tidak setuju dengan usulan agar Polri berada di bawah kementerian apa pun itu," ucap Sahroni dalam keterangan di Jakarta, Minggu (2/1).
Politikus Nasdem itu menjelaskan bahwa Polri bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban itu bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Jadi, perlu dipastikan lembaga ini profesional dan independen,” kata Sahroni.
Bendahara umum DPP Partai Nasdem itu khawatir ada kepentingan-kepentingan politik yang bisa mengganggu kinerja polisi bila Polri berada di bawah kementerian. Sebab, jabatan menteri adalah posisi politik.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni tolak usulan Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agus Widjojo agar Polri berada di bawah kementerian baru.
- 8 Tahanan Polres Lahat Kabur, 3 Sudah Ditangkap, 5 Masih Diburu
- Mengintegrasikan Trisakti Soekarno Dalam Kebijakan Pengelolaan Ruang Udara
- PPATK Apresiasi Kinerja Pemerintah dan Polri dalam Penindakan Judi Online
- Ormas Kebablasan Bukan Diselesaikan dengan Revisi UU, tetapi Penegakan Hukum
- Curi Motor & Uang Tunai, Pria Ini Ditangkap Tim Tekab 156 Polsek Indralaya
- Keberadaan Kasat Reskrim Iptu Tomi yang Hilang saat Memburu KKB pada 2024 Masih Misteri