Khawatir Polri Jadi Alat Politik, Sahroni Tolak Usulan Lemhanas

Khawatir Polri Jadi Alat Politik, Sahroni Tolak Usulan Lemhanas
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni tolak usulan Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agus Widjojo agar Polri berada di bawah kementerian baru. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menolak usulan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang merekomendasikan Polri berada di bawah kementerian.

Hal itu disampaikan Sahroni merespons pernyataan Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agus Widjojo yang merekomendasikan pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri.

Menurut Letjen Agus Widjojo, Kementerian Keamanan Dalam Negeri nantinya akan membawahi Polri.

Namun, Sahroni berpendapat Polri harus tetap berada langsung di bawah komando presiden, lantaran posisinya yang strategis.

“Saya tidak setuju dengan usulan agar Polri berada di bawah kementerian apa pun itu," ucap Sahroni dalam keterangan di Jakarta, Minggu (2/1).

Politikus Nasdem itu menjelaskan bahwa Polri bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban itu bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Jadi, perlu dipastikan lembaga ini profesional dan independen,” kata Sahroni.

Bendahara umum DPP Partai Nasdem itu khawatir ada kepentingan-kepentingan politik yang bisa mengganggu kinerja polisi bila Polri berada di bawah kementerian. Sebab, jabatan menteri adalah posisi politik.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni tolak usulan Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agus Widjojo agar Polri berada di bawah kementerian baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News