Khawatir Polri Jadi Alat Politik, Sahroni Tolak Usulan Lemhanas
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menolak usulan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang merekomendasikan Polri berada di bawah kementerian.
Hal itu disampaikan Sahroni merespons pernyataan Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agus Widjojo yang merekomendasikan pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri.
Menurut Letjen Agus Widjojo, Kementerian Keamanan Dalam Negeri nantinya akan membawahi Polri.
Namun, Sahroni berpendapat Polri harus tetap berada langsung di bawah komando presiden, lantaran posisinya yang strategis.
“Saya tidak setuju dengan usulan agar Polri berada di bawah kementerian apa pun itu," ucap Sahroni dalam keterangan di Jakarta, Minggu (2/1).
Politikus Nasdem itu menjelaskan bahwa Polri bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban itu bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Jadi, perlu dipastikan lembaga ini profesional dan independen,” kata Sahroni.
Bendahara umum DPP Partai Nasdem itu khawatir ada kepentingan-kepentingan politik yang bisa mengganggu kinerja polisi bila Polri berada di bawah kementerian. Sebab, jabatan menteri adalah posisi politik.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni tolak usulan Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agus Widjojo agar Polri berada di bawah kementerian baru.
- Soal Kasus Pemerasan Oleh Polisi, Legislator Komisi III Singgung Sanksi Tegas
- AKBP Ruri Ingatkan Personel Jaga Nama Baik Polri dan Jangan Lakukan Pelanggaran
- ART Berterima Kasih kepada Presiden yang Mengingatkan TNI-Polri soal Mandat Rakyat
- Presiden Prabowo Ungkap Ciri Negara yang Gagal, Oalah
- Usulan untuk DPR: Pendidikan tentang Koperasi Diajarkan Mulai dari Sekolah Dasar
- Simpatisan Gelora Laporkan Mardani PKS ke MKD: Dia Selalu Mengolok-olok