Khofifah-Emil Unggul di Survei, tetapi Masih Bisa Dikalahkan

jpnn.com - Indonesia Political Survey & Consulting (Indopol Survey) merilis hasil survei dinamika politik Elektoral Calon Gubernur-wakil Gubernur Jawa Timur pada Minggu (13/10/2024).
Berdasarkan hasil survei lembaga itu, jika Pilkada Jatim dilaksanakan saat survei dilakukan, pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Dardak memimpin dengan perolehan sebesar 32,25 persen dalam pertanyaan top of mind kepada responden.
Posisi berikutnya ditempati pasangan Tri Rismaharini - K.H. Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) dengan perolehan 14,25 persen, dan posisi ketiga pasangan Luluk Nur Hamidah - Lukmanul Hakim sebesar 2,5 persen.
"Kondisi politik elektoral ini menunjukkan bahwa elektabilitas tiga pasangan calon ini masih dinamis sebab masih ada 50,63 persen pemilih yang belum menentukan sikap (undecide voter)," ujar Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulistiyanto.
Dia menjelaskan pemilih yang belum menentukan sikap ini akan bisa mengubah elektabilitas semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) nanti.
Sementara dalam pertanyaan tertutup, elektabilitas pasangan Khofifah-Emil menang mutlak dengan perolehan suara sebesar 56,38 persen, disusul pasangan Risma-Gus Hans 21,63 persen, dan Luluk-Lukmanul 4,75 persen.
"Masih terdapat 17,25 persen masyarakat yang belum menentukan pilihannya," lanjut Ratno.
Menurut Ratno, masih dinamisnya elektoral pilkada di Jatim disebabkan beberapa faktor, antara lain dalam pertanyaan top of mind ada 50,63 persen responden belum menentukan pilihan.
Survei Indopol Survey mencatat elektabilitas Cagub-Cawagub Jatim Khofifah-Emil Dardak unggul, tetapi pasangan ini masih bisa dikalahkan.
- Kata Khofifah, Kepala Daerah Bakal Pakai Seragam Komcad
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Nana Sudjana Apresiasi KPU Jateng yang Bisa Hemat Anggaran Pilkada Rp 150 Miliar
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Tokoh Dayak Berharap Tak Ada PSU di Pilbub Barito Utara