Khofifah Tegaskan 17 Kepala Daerah di Jatim Layak Menerima Rapor Biru

jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut 17 kepala daerah yang memimpin kabupaten/kota di Jatim layak mendapat rapor biru atau sangat memuaskan.
Khofifah menyatakan sangat puas bekerja sama dengan 17 kepala daerah yang memimpin kabupaten/kota masing-masing selama setahun terakhir.
“Hari ini, tepat setahun lalu 17 kepala daerah di Jatim dilantik. Mereka layak menerima rapor biru atau sangat memuaskan,” kata Khofifah di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Ponorogo, Jatim, Sabtu (26/2).
Sebanyak 17 daerah yang baru setahun memiliki pemimpin baru tersebut, yakni Trenggalek, Sumenep, Situbondo, Ngawi, Banyuwangi, Ponorogo, Blitar, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Malang, Mojokerto, Jember, Sidoarjo, Kediri, Lamongan, Gresik serta Kota Surabaya.
Gubernur Khofifah berterima kasih kepada para kepala daerah yang sudah sangat baik menjaga pola koordinasi serta menjalankan tugas demi kesejahteraan rakyatnya.
"Semoga sinergi dan kolaborasi akan terus terbangun dengan baik sehingga bisa mempercepat pembangunan di daerah dan ekonomi masyarakat," ucapnya dalam siaran pers yang diterima di Surabaya.
Gubernur Khofifah menjelaskan capaian pertumbuhan ekonomi 4,59 persen (year on year) pada Triwulan IV-2021 menjadi salah satu bukti bahwa rapor biru bukan hanya untuk Pemprov Jatim.
Sebab, kata dia, di tengah tekanan pandemi Covid-19 ini kontraksi ekonomi merupakan ancaman nyata, tetapi berhasil dilewati atas kolaborasi bersama-sama pemprov dan pemerintah kabupaten/ kota.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan sangat puas bekerja sama dengan 17 kepala daerah di Jatim.
- Pesan Khofifah ke Alim Markus: Sebisa Mungkin Tidak Ada PHK
- Kepala Daerah Siap Mendatangi MenPAN-RB, Pengangkatan PPPK Tuntas 2025
- Kepala Daerah Tak Dilantik Bersamaan, Revisi UU Pemda & Pilkada Dimungkinkan
- MPKI: Kepala Daerah Bertanggung Jawab Melindungi Ekosistem Pertembakauan Nasional
- Mendagri Tito Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan
- Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri Berikan Penjelasan, Silakan Disimak