Kiai Ma’ruf Amin Dorong Ekonomi Keumatan dan Kerakyatan

Kiai Ma’ruf Amin Dorong Ekonomi Keumatan dan Kerakyatan
Kiai Ma'rufAmin didampingi M Azrul Tanjung dan sejumlah tokoh nasional saat meluncurkan buku Arus Baru Ekonomi Indonesia. Foto: Mesya/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Calon Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan arus baru ekonomi Indonesia sejatinya merupakan upaya mengimplementasikan sila kelima Pancasila. Ini merupakan ekonomi yang berkeadilan, kerakyatan, keumatan untuk menghilangkan berbagai kesenjangan disparitas baik antara kaya miskin, pusat daerah, dan antarsatu daerah dengan daerah lain.

Juga untuk menghilangkan disparitas antara produk-produk nasional dengan luar sehingga tidak terjadi kesenjangan.

"Jangan heran bila kita lebih banyak mengimpor dibanding mengekspor, jadi harus seimbang," kata Kiai Ma'ruf saat peluncuran buku Arus Baru Ekonomi Indonesia hasil karyanya bersama M Azrul Tanjung di Jakarta, tadi malam.

Rais Aam PBNU ini berpendapat, sistem ekonomi memang telah melahirkan konglomerasi. Tujuannya supaya ada trickle down effect tapi ternyata tidak netes-netes. Yang atas makin kuat. Yang bawah makin lemah sehingga terjadi kesenjangan.

Untuk bisa menghilangkan itu, Kiai Ma'ruf mengatakan, harus membangun ekonomi dari bawah. Yaitu ekonomi keumatan dan kerakyatan karena bagian terbesar bangsa ini adalah umat.

"Kalau umatnya kuat, bisa kuat. Kalau umatnya lemah bangsa ini lemah. Makanya kemudian lahir konsep-konsep antara lain redistribusi aset supaya masyarakat memperoleh akses bahan yang selama ini hanya dikuasai segelintir elit dan bisa di didistibusikan," jelasnya.

Yang membuat Kiai Ma'ruf heran, ide redistribusi aset malah membuat dia dituduh bagi-bagikan tanah negara.

Pada kesempatan tersebut Azrul yang juga ketua Garuda Matahari mengajak kalangan perguruan tinggi, pengusaha maupun ormas untuk ikut membedah buku Arus Baru Ekonomi Indonesia. Buku ini sangat inspiratif untuk memerkuat ekonomi Indonesia.

Kiai Ma’ruf Amin mengatakan, membangun ekonomi harus dari bawah yaitu ekonomi keumatan dan kerakyatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News