Kiai Said Soroti Agenda Resolusi Konflik Agraria dan SDA

Namun, masih belum bisa ditegakkan seadil adilnya dan masih hanya menjadi macan kertas yang belum bisa dipatuhi dan atau dijalankan dengan sebaik baiknya oleh para penyelenggara negara.

Adapun contoh yang masih hangat, antara lain berbagai kasus dan konflik Agraria di Kota Bandung Semisal, banyak yang belum terselesaikan dengan baik dan menyisakan konflik berkepanjangan.

Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI Komisi II) Menindaklanjuti berbagai pengaduan rakyat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik pada tanggal 7 November 2023 kemarin di kantor BPN Kota Bandung.

Masih banyak kasus-kasus lain di tempat berbeda yang juga sangat membutuhkan perhatian serius dari penyelenggara negara dan tidak boleh diabaikan”.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI H Yanuar Prihatin dalam kunjungan kerja spesifik ke Kantor BPN Kota Bandung menyatakan pihaknya menekankan pentingnya sinergi dengan multipihak, karena masalah pertanahan selalu menjadi issu sensitif yang selalu muncul dari masa ke masa dan hingga saat ini masih terus bermunculan di berbagai wilayah di Indonesia.

Berbagai pengaduan ke DPR RI tidak hanya terkait konflik ataupun sengketa tanah tetapi juga terkait dengan kinerja BPN. Berbagai Resolusi Konflik Agraria Harus di segerakan, agar kasus tidak berlarut.

Chek and rechek dan klarifikasi kepada multi pihak harus dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan dan memihak kepada kebenaran.

Mengakhiri pernyataanya,. KKiai  Said Aqil Siroj, MA menyampaikan LPOI dan LPOK akan senantiasa konsisten mengawal agenda agenda kerakyatan ke depan.