KIBAR: Waspadai Konglomerasi Dalam Industri Beras Nasional
Sementara korporasi besar, kata Syaiful, didukung modal kerja tak terbatas dan teknologi moderen sehingga mampu menghasilkan beras berkualitas yang baik.
Bahkan, mereka menjual beras dengan paket minyak goreng untuk menguasai pasar beras nasional.
"Jika kondisi ini dibiarkan, ibaratnya pemerintah sama saja membuka kotak pandora masuknya konglomerasi beras di sektor pangan, yang sejak masa pemerintahan Suharto ruang tersebut dengan tegas tidak boleh dimasuki oleh korporasi besar," tegas Syaiful.
Oleh karena itu, menurut Syaiful, untuk menuju swasembada beras nasional, pemerintah seharusnya mendorong modernisasi industri penggilingan padi rakyat agar mereka bisa menghasilkan rendemen yang bagus dan beras berkualitas baik.
"Kalau industri penggilingan padi rakyat bisa meningkatkan rendemen 3 sampai 5 persen saja, otomatis harga pokok produksi beras juga semakin murah dan efisien, sehingga bisa bersaing di pasar dalam negeri dan internasional. Bahkan CBP tidak perlu lagi dipenuhi dari impor, dengan produksi beras dalam negeri sudah lebih dari cukup," tutupnya. (dil/jpnn)
Keputusan pemerintah untuk impor beras sebanyak 500 ribu ton di penghujung 2022 dan awal 2023 telah menimbulkan pro kontra di masyarakat
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
- Indonesia Siap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Berkelanjutan dari AS
- Jasaraharja Putera & MNC Insurance Teken Kerja Sama Pemasaran
- Bea Cukai Tinjau Perusahaan Penerima Izin Kawasan Berikat di Probolinggo, Ini Tujuannya
- Peredaran Rokok Ilegal Meroket, Pemerintah Harus Segera Bertindak
- Wamenaker Immanuel Ebenezer Ingin Negara Selalu Hadir Memajukan Industri Musik
- Sukses di Industri, Direktur Sido Muncul Terapkan 3 Prinsip Sumpah Dokter Sebagai Kunci