KIDP: UU Penyiaran Ditafsirkan Sepihak

Putusan MK tersebut, kata dia, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 jo pasal 55 ayat (1) UU penyiaran tidak bertentangan dengan hak masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan tersebut untuk mencegah terjadinya monopoli dalam dunia penyiaran, karena akan mengakibatkan terjadinya monopoli arus informasi.

"Namun realisasinya ditafsirkan sepihak  oleh pemilik modal dan dilegitimasi oleh negara dalam bentuk tidak adanya tidak adanya tindakan dan sanksi hukum terhadap proses penguasaan atau jual beli spektrum frekuensi radio dan IPP," kata Hendrayana.

Ditambahkan, penafsiran tersebut telah menghilangkan asas, tujuan, fungsi dan arah penyelenggaraan penyiaran yang secara prinsip bertentangan dengan UU penyiaran yang bertujuan untuk menjamin keberagaman isi siaran dan keberagaman pemilikan alam penyelenggaraan penyiaran.

Akibat praktek tersebut, dominasi penyelenggaraan penyiaran termasuk penguasaan opini publik telah membatasai dan mengurangi kemerdekaan  warga negara dalam menyatakan pendapat, memperoleh informasi, dan kebebasan berekspresi.