Kiemas Tak Ingin Ada Boikot
Kamis, 08 Oktober 2009 – 09:23 WIB
JAKARTA - Taufiq Kiemas mulai unjuk kekuatan sebagai bagian dari koalisi besar yang dibangun SBY-Boediono. Ketua MPR itu kini pasang badan melawan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengancam memboikot pelantikan presiden pada 20 Oktober nanti.
Suami Megawati tersebut menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak akan terpengaruh dengan lontaran wacana boikot itu. Terlebih lagi, Kiemas menilai pemilihan pimpinan MPR Sabtu lalu (3/10) sah. "(Pemilihan, Red) itu sah. Kalau mau diancam, apa lagi yang mau diancam" gertak Kiemas di gedung parlemen kemarin (7/10).Menurut politikus senior PDIP itu, permintaan DPD agar mengganti Ahmad Farhan Hamid dari posisi wakil ketua MPR tidak memiliki landasan kuat. Bahkan, kalau Farhan dibatalkan, pimpinan MPR yang lain, termasuk Kiemas, bakal dianggap cacat. Sebab, dia dipilih lewat sistem paket.
Baca Juga:
?Kalau Farhan dibatalkan, berarti semua cacat. (DPD, Red) itu main-main saja. Kalau satu cacat, semua cacat. Itu paket kolektif, hasil pilihan kolektif," ujarnya.
Kiemas terpilih berkat sokongan Demokrat. Dalam paket kepemimpinan tersebut, dia didampingi empat wakil, yakni Hajrianto Y. Thohari (Golkar), Melani Leimena (Demokrat), Lukman Hakim Saifuddin (PPP), dan Farhan (DPD). Sebagian besar anggota DPD menganggap Farhan bukan representasi mereka.
Secara terpisah, anggota DPD dari Sulawesi Barat Muhammad Asri Anas kembali menegaskan sikap pribadi untuk memboikot pelantikan presiden dan wakil presiden kalau Farhan tidak diganti. "Saya bergerak terus untuk berkonsolidasi dengan teman-teman. Di internal DPD, banyak yang merespons," papar dia.
JAKARTA - Taufiq Kiemas mulai unjuk kekuatan sebagai bagian dari koalisi besar yang dibangun SBY-Boediono. Ketua MPR itu kini pasang badan melawan
BERITA TERKAIT
- Geram dengan KPK, Megawati: Siapa yang Memanggil Kamu Hasto?
- Setelah Sengketa Pilpres 2024, MK Bersiap Menyidangkan PHPU Pileg
- Apresiasi Putusan MK, AHY: Pimpinan Hadapi Tekanan dan Beban Luar Biasa
- MK Anggap Tidak Ada Keberpihakan Presiden terhadap Prabowo-Gibran
- KPU Bakal Umumkan Hasil Rekapitulasi Setelah Waktu Berbuka
- KPU Upayakan Rekapitulasi Nasional Rampung Sebelum 20 Maret