KIH Bentuk DPR Tandingan, Novanto Ajak Rakyat Beri Penilaian
jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPR RI Setya Novanto menanggapi ringan keputusan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk DPR tandingan dengan politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung sebagai ketuanya. Novanto justru mengajak masyarakat untuk menilai manuver kubu KIH.
“Kita kan sudah melalui proses yang panjang, jadi masalah itu kita serahkan kepada rakyat yang menilai," kata Novanti di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/10).
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, DPR di bawah kepemimpinannya akan terus bekerja sesuai amanat konstitusi. Apalagi, komisi-komisi di DPR sudah terbentuk hari ini. "Komisi-komisi sudah terbentuk maka sejak hari ini seluruh komisi yang sudah terbentuk langsung bekerja," tegas Novanto yang baru saja menerima kunjungan kerja pertama Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi.
Karenanya Novanto tak mau mengomentari DPR tandingan. Baginya, DPR yang terlebih dulu terbentuk sudah sesuai aturan perundangan.
"Itu serahkan pada rakyat, saya serahkan untuk bisa menilai. Yang jelas kita kerja terus sesuai dengan peraturan yang ada, undang-undang MD3 dan tatib yang sudah berjalan," tegasnya.
Konflik ini berawal dari ketegangan antara KIH dengan KMP di DPR dalam pembentukan dan pengisian alat kelengkapan dewan (AKD). KIH meminta pengisian pimpinan komisi dan AKD lain dilakukan secara musyawarah dan KIH diberikan jatah kursi pimpinan.
Namun, kesepakatan tidak tercapai karena KIH tak mendapat posisi 16 pimpinan komisi dan AKD. Sebab, KMP hanya mau memberikan 5 kursi pimpinan saja.(fat/jpnn)
JAKARTA - Ketua DPR RI Setya Novanto menanggapi ringan keputusan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk DPR tandingan dengan politikus PDI Perjuangan,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak