KIH Masih Berpeluang Gerus Dominasi KMP di Parlemen

jpnn.com - JAKARTA - Partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) disebut telah mengalami kekalahan berturut-turut di parlemen saat harus berhadapan lawan Koalisi Merah Putih (KMP). Namun, KIH yang dimotori PDI Perjuangan tak lantas bisa dianggap kalah total. Pasalnya, kini KIH juga mendapat dukungan baru dari PPP yang menyeberang dari KMP.

Penilaian itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi. Menurutnya, sebenarnya wajar saja saat KIH kalah di parlemen saat menghadapi KMP dalam pengisian kursi pimpinan DPR, MPR maupun saat pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dan MD3. “Karena dari hitungan matematis suara di parlemen, KIH memang kalah jumlah,” kata Ari di Jakarta, Minggu (19/10).
 
Namun, kata Ari, perkembangan terakhir dengan masuknya PPP ke barisan pendukung Jokowi-JK jelas merupakan buah komunikasi yang intensif dilakukan KIH. Ari mengatakan,kekuatan KIH di parlemen tentu akan bertambah kuat dengan masuknya PPP.

Namun demikian, lanjut Ari, KIH tetap harus piawai melakukan komunikasi maupun negosiasi politik untuk menggerus dominasi KMP. Menurutnya, pengambilan keputusan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada akan membuktikan sejauh mana efektifitas komunikasi politik yang dilakukan KIH untuk mengurangi dominasi KMP di parlemen.

“Momentum proses persetujuan Perppu Pilkada Langsung di DPR nanti akan menjadi taruhan keberhasilan negosiasi politik dari kedua  kubu. Jika kubu KIH bisa memaksimalkan dukungan dari Fraksi Demokrat dan PAN, maka dapat dipastikan usulan pilkada melalui DPRD yang  digadang-gadang KMP akan ditolak," ulas Ari.

Selain itu, Ari juga menyoroti komunikasi politik yang dilakukan Jokowi. Yang terakhir adalah langkah Jokowi mendatangi Prabowo Subianto yang menjadi rival di pemilu presiden.

Menurut Ari, langkah Jokowi mendatangi Prabowo telah mengendurkan ketegangan politik pasca-pilpres. Bahkan, kata Ari, bisa jadi pertemuan Jokowi dengan Prabowo akan mengubah peta di DPR RI, termasuk dalam penentuan posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Syaratnya, para ketua fraksi partai anggota KIH bisa aktif menjalin komunikasi di parlemen agar pengisian pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan dilakukan secara musyawarah untuk menghindari voting.

“Jika KIH bisa meyakinkan KMP, maka alat kelengkapan DPR bisa dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat. Namun jika gagal, maka skenario awal yang telah dipersiapkan KMP untuk menguasai seluruh pimpinan komisi di DPR tidak akan tertahankan lagi," pungkas dosen terbang di sejumlah universitas terkemuka itu.(ara/jpnn)