KIH Tak Happy Dengan Reshuffle Jilid II, Ada Apa?

jpnn.com - JAKARTA – Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha mengatakan wacana reshuffle kabinet jilid kedua belum tentu membuat Koalisi Indonesia Hebat (KIH) senang. Masalah, setelah PAN menyatakan bergabung dengan pemerintah maka dengan sendirinya bilangan pembagi kabinet semakin besar.

“Awalnya, KIH itu diisi oleh lima partai politik. Tapi dengan masuknya PAN ke koalisi pemerintahan dengan sendirinya bilangan pembagi menjadi enam. Ini pasti membuat KIH tidak happy,” kata Syaifullah Tamliha saat diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Reshuffle Kabinet Jilid II: Kepentingan Siapa?” di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Selain itu, menurut dia, tidak satu pun yang bisa menjamin bahwa menteri yang populer tapi kinerjanya jeblok bisa diganti. Misalnya, kata Tamliha, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

“Anggaran kementeriannya naik 400 persen dengan target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp500 miliar rupiah, sementara target PNBP pada akhir tahun ini baru tercapai Rp30 miliar,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

Ia menilai kinerja Menteri Susi jauh di bawah target yang ditetapkan. Bahkan terjadi pemborosan anggaran yang sangat luar biasa. “Dimana logikanya, kalau untuk menenggelamkan satu kapal saja harus menggunakan bahan peledak. Itu terlalu mahal ongkosnya dan tidak bermanfaat di dasar laut,” tegasnya.

Menurutnya, akan lebih efisien kalau prosesnya cukup melalui kapalnya dibocorkan, dan dengan sendirinya tenggelam dan itu bisa jadi tempat berkumpulnya ikan di dasar laut. Demikian juga halnya dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, yang jelas-jelas salah posisi di kabinet.

“Memangnya Ibu Siti punya kompetensi untuk memadamkan kebakaran hutan. Helikopter yang melakukan pemboman air juga tidak menyelesaikan masalah. Kan hujan juga meredakan kebakaran hutan dan lahan," katanya.

Lebih lanjut, Tamliha mengkritisi kinerja Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin yang satu partai dengannya. Menurut Tamliha, masa untuk soal penambahan kuota haji 10 ribu saja harus presiden yang melobi Raja Arab Saudi.