Kikis Praktik Politik Dinasti dengan Regulasi

Pernyataan senada juga dikemukakan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi. Menurutnya, politik dinasti sebenarnya sah-sah saja asalkan memenuhi azas kepatutan yang ada dan bukan untuk berburu kekuasaan.

"Memang tidak ada yang salah dengan politik dinasti, tapi jika yang dimajukan adalah orang-orang yang tidak punya kapasitas dan kapabiltas kepemimpinan, sama saja pemilih menyerahkan nasibnya kepada orang yang salah," ujar Ari.

Ditambahkannya, jika ingin membentuk kepemimpinan yang kuat maka politik balas budi, politik dinasti dan politik uang harus dikikis habis. "Jangan lagi ada pameo kalau calon pemimpin itu bisa diijon karena orang tuanya atau suaminya pernah menjadi kepala daerah atau ketua parpol," katanya.(gir/jpnn)