Kilang Mini TWU Beri Manfaat untuk Daerah

jpnn.com - JAKARTA -- Hasil kajian terbaru Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada  menyatakan, keberadaan kilang mini milik PT Tri Wahana Universal di Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro, Jawa Timur,  mendatangkan banyak manfaat bagi ekonomi dan sosial.

Menurut LPPM UGM, keberadaan kilang minyak mini TWU yang telah beroperasi sejak 2009 memberikan dampak positif bagi ekonomi dan sosial.

Hasil studi yang dilakukan Maret 2015, itu mengungkap keberadaan kilang secara tak langsung turut mengurangi beban subsidi BBM pemerintah dan berkontribusi dalam ketahanan energi wilayah Jatim.

“Khusus untuk wilayah Bojonegoro dan Jawa Timur, TWU telah menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan sosial dengan menciptakan efek berantai terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain," kata Peneliti LPPM UGM Eny Sulistyaningrum.

Di antaranya, ia menyebutkan yakni terciptanya lapangan kerja, mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga di Bojonegoro dan Jatim.

Menurut dia, dampak keberadaan kilang mini TWU telah dirasakan masyarakat lokal. Pada 2014 misalnya multiplier effect pengoperasian kilang minyak TWU mampu memberikan nilai tambah ekonomi sebesar Rp 1,3 triliun di tingkat Kabupaten Bojonegoro, Rp 2,6 triliun di tingkat Provinsi Jatim, dan Rp 9,8 triliun secara nasional. Dia menjelaskan, bila dihitung terhadap penduduk, maka multiplier effect nilai tambah pengoperasian kilang mini TWU sekitar Rp 896 ribu per kapita di level Kabupaten Bojonegoro, Rp 139 ribu di level Provinsi Jatim, dan Rp 40 ribu di tingkat nasional.

Dari sisi tenaga kerja, multiplier effect pengoperasian kilang mini TWU mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 5.344 orang di tingkat Kabupaten Bojonegoro, 27.213 orang di tingkat Provinsi Jatim dan sebanyak 112.196 orang di level nasional.

Hasil kajian LPPM UGM juga menunjukkan, pengoperasian kilang mini TWU mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga sebesar Rp 112,7 miliar di tingkat kabupaten Bojonegoro, Rp 327,4 miliar di level Provinsi Jawa Timur, dan Rp 10,4 triliun secara nasional.