Kinerja BP Tapera Dinilai tak Akan Sesuai dengan Harapan Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Properti Panangian Simanungkalit menilai kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakat (BP Tapera) belum sejalan dengan misi yang dikawal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan terkait perumahan.
Manajemen BP Tapera juga dinilai tidak memiliki frekuensi yang sama dengan misi besar Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat dan menekan turun angka backlog perumahan.
Menurutnya, salah satu penyebab yakni susunan manajemen BP Tapera berisikan sosok-sosok yang berlainan dari misi Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan.
“BP Tapera merekrut orang-orang yang berlainan dari PUPR dan Kementerian Keuangan sehingga tidak ada konsolidasi dalam hal visi dan misi. Akibatnya, gerak BP Tapera tidak akan sesuai harapan pemerintah untuk mempercepat penurunan backlog,” ujar Panangian.
Selain perihal manajemen, Panangian juga membedah berbagai keputusan BP Tapera termasuk dalam penempatan dana subsidi perumahan yang diterima lembaga tersebut.
Sebagai lembaga yang berfokus memenuhi rumah rakyat, BP Tapera seharusnya menempatkan dana pada lembaga keuangan yang sejalan dan turut mengawal misi tersebut.
Dengan strategi BP Tapera yang bertolak belakang dari misinya tersebut, angka backlog perumahan malah semakin memburuk.
“Penempatan dana yang (BP Tapera) dapat dari APBN itu bukan dengan lembaga keuangan yang fokus di perumahan. Seharusnya enggak bolehlah mikirin cuan. Apa pun latar belakangnya, harus ada visi yang sama untuk mempercepat penurunan backlog,” jelas Panangian.(chi/jpnn)
BP Tapera seharusnya menempatkan dana pada lembaga keuangan yang sejalan dan turut mengawal misi tersebut.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- WPC dan GPA Serukan kepada Pemerintah untuk Turut Mengakhiri Polusi Plastik
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- PKN Membantu Pemerintah untuk Mengentaskan Masalah Stunting
- Simak, Lomba Karya Jurnalistik Bertema Wajah Hukum Pemerintahan Baru
- Hardjuno Pertanyakan Keseriusan DPR Perihal RUU Perampasan Aset
- Kata Pj Wali Kota Bandung soal Progres Pembangunan Exit Tol KM 149 Gedebage