Kinerja Enam Kementerian Memble
Semester Pertama, Serapan Anggaran Kurang dari 20 Persen
Senin, 24 Desember 2012 – 08:39 WIB
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya perlu mengevaluasi kinerja kabinet. Dari temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), selama 2012 ada enam kementerian yang berpredikat "pemalas" karena kinerja buruk dalam merealisasikan rencana anggaran. Enam kementerian itu adalah Kemenko Kesra (serapan rencana anggaran 19,3 persen), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (17,8 persen), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (10,9 persen), Kementerian ESDM (10,8 persen), Kemenpora (4,2 persen), dan Kementerian Perumahan Rakyat (1,9 persen).
"Enam kementerian itu baru menyerap kurang dari 20 persen anggaran hingga pertengahan 2012," kata Koordinator Riset Fitra Maulana kemarin (23/12).
Baca Juga:
Menurut Maulana, kesimpulan itu berdasar Laporan Realisasi Anggaran Semester I Terhadap Kinerja Anggaran Kementerian 2012. Besaran persentase yang dirilis sudah dibandingkan dengan nilai APBN-Perubahan. "Rendahnya penyerapan anggaran ini mengindikasikan kinerja kementerian yang malas dalam merealisasikan program kegiatan yang telah disusunnya," kritik Maulana.
Baca Juga:
Berdasar data Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, realisasi belanja pemerintah pusat per 30 November 2012 baru mencapai Rp 778,9 triliun atau 72,8 persen dari belanja pemerintah pusat pada APBN-Perubahan sebesar Rp 1.069,5 triliun. Jadi, kata Maulana, terdapat anggaran Rp 290 triliun yang belum direalisasikan.
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya perlu mengevaluasi kinerja kabinet. Dari temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
BERITA TERKAIT
- Waka MPR Lakukan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Donggala
- Alexander Marwata Sebut OTT Tidak Bisa Dihilangkan
- KTKI Perjuangan Tuntut Keppres KKI Dibatalkan demi Masa Depan Profesi
- Mentorbox.id: Solusi Pelatihan Kompetensi untuk Tenaga Kerja dan Wirausaha
- KPK Pastikan Anwar Sadad Takkan Lolos dari Proses Hukum di KPK
- Usut Kasus Mafia Hukum, KPK Panggil Youla Lariwa