Kinerja Jeblok, Jaksa Agung Harus Diganti
jpnn.com - JAKARTA - Tiga lembaga swadaya masyarakat yang intens dalam mengawal penegakan hukum, hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi, mendesak Presiden Joko Widodo segera mencopot Jaksa Agung M. Prasetyo.
Pernyataan bersama ini disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar, Julius Ibrani dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lalola Easter dari Indonesia Corruption Watch (ICW) di kantor ICW Kalibata Timur, Minggu (25/10).
Lalola Easter pada kesempatan itu mengatakan, satu agenda penting yang harus dilakukan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) setelah genap setahun memerintah adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja jajaran menteri atau pejabat lembaga negara dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK.
"Salah satu jajaran dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK yang penting untuk dievaluasi adalah Jaksa Agung, HM. Prasetyo," kata Lalola.
Dari awal, ujarnya, penunjukkan M Prasetyo menuai protes dari sejumlah kalangan. Jokowi dianggap ingkar janji karena pernah menyatakan tidak akan memilih figur Jaksa Agung yang berasal dari politisi partai politik.
"Namun faktanya justru sebaliknya Jokowi menunjuk dan melantik HM Prasetyo, politisi Partai Nasdem sebagai Jaksa Agung. Muncul kesan pemilihan Jaksa Agung sebagai upaya bagi-bagi kursi kepada Partai Politik yanng mendukung Jokowi dalam Pemilihan Umum 2014 lalu," sebutnya.
Mekanisme pemilihan Jaksa Agung juga dianggap menyimpangi Nawacita karena tidak melibatkan KPK dan PPATK sebagaimana Jokowi menseleksi kandidat menterinya. Padahal masih banyak figur-figur lain yang lebih bersih, berani dan berprestasi yang dianggap layak menjadi Jaksa Agung.
Latar belakang Prasetyo sebagai politisi menimbulkan kekhawatiran antara lain, independensi institusi Kejaksaan. Selain rawan intervensi politik, juga masalah loyalitas ganda. "Selain loyal kepada Presiden, Jaksa Agung yang berasal dari Parpol diduga juga akan loyal kepada Pimpinan Partai dimana dia pernah bergabung," kata Lalola.
JAKARTA - Tiga lembaga swadaya masyarakat yang intens dalam mengawal penegakan hukum, hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi, mendesak Presiden
- KPK Diminta Segera Tahan Hasto Untuk Hindari Persepsi Publik
- Waka MPR Sebut Program CKG yang Diapresiasi WHO Bukti Aksi Nyata Presiden Prabowo
- Rapat Bareng DPR, Menkes Ungkap Alasan Perlunya Iuran BPJS Kesehatan Naik
- Istana Bantah BMKG Terdampak Efisiensi Anggaran Kebijakan Prabowo
- IHC RSPP Luncurkan Layanan ODC Chemotherapy untuk Kemoterapi yang Lebih Nyaman & Efisien
- Pj Gubernur Jabar Minta Ormas Jangan Ganggu Operasional Pabrik