Kinerja Kementerian PAN-RB Dinilai Buruk

JAKARTA – Komisi II DPR mempertanyakan kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN- RB) yang mendapat nilai baik berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja 2010 yang dilakukan sendiri oleh kementerian itu. Pasalnya, menurut para politisi, kinerja Kemen PAN-RB jauh dari baik.

”Tidak ada kemajuan berarti dalam upaya reformasi birokrasi. Justru birokrasi di negeri ini malah semakin rumit. Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) juga penuh kecurangan. Lalu, bagaimana mungkin Kemen PAN-RB mendapat nilai baik, apakah karena mereka sendiri yang memberikan penilaian,” kata Akbar Faizal, anggota Komisi II DPR, Jumat (1/4).

Seperti diketahui, berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja 2010 itu, hanya enam kementerian dan lima lembaga negara yang mendapat predikat kinerja baik. Salah satunya adalah Kemen PAN-RB. Sedangkan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR) dan Setjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendapat nilai buruk.

Akbar Faizal mengatakan, dirinya hapal betul kebobrokan sistem penerimaan pegawai di sembilan kabupaten/kota di daerah pemilihannya, yakni Sulawesi Selatan. Bahkan, dia menyatakan bisa menyebut nama-nama pejabat yang mencari keuntungan dari penerimaan CPNS, dengan mematok bayaran puluhan hingga ratusan juta rupiah. ”Dengan fakta demikian, bagaimana mungkin Kemen PAN-RB bisa mendapat nilai baik. Saya ingin tahu apa indikator kesuksesannya,” kata politisi Partai Hanura itu.