Kinerja Kementerian PAN-RB Dinilai Buruk

Kinerja Kementerian PAN-RB Dinilai Buruk
Kinerja Kementerian PAN-RB Dinilai Buruk
Hal senada dikatakan Abdul Wahab Dalimunthe. Politisi Partai Demokrat asal Sumatera Utara ini mengaku tidak tahan lagi mendengar praktik jual-beli formasi CPNS. Di Sumatera Utara, kata Abdul Wahab, seseorang bisa lolos menjadi PNS jika membayar Rp 100 juta rupiah.

”Setelah era reformasi, penerimaan pegawai negeri makin kacau. Semua pakai uang. Kalau tidak bayar, tidak lulus. Saya yakin oknum Kemen PAN-RB, serta BKN banyak yang terlibat dalam praktek jual beli ini. Tapi anehnya, Kemen PAN dan RB malah mendapat nilai baik,” katanya.

Menanggapi kritik itu, Sekretaris Kementeriab PAN-RB, Tasdik Kinanto mengakui bahwa birokrasi di daerah masih buruk. Berdasarkan penilaian lembaganya, hanya 16 persen yang berkinerja baik. Soal praktik suap dan kecurangan dalam penerimaan CPNS, Tasdik berjanji akan memperbaikinya di kemudian hari dengan menerapkan sistem komputerisasi dalam penerimaan pegawai.

”Kami sudah menugaskan ke BKN untuk melakukan sistem komputerisasi dalam penerimaan pegawai. Sejak sebulan lalu, BKN sudah merintis kerja sama dengan Provinsi Jawa Timur untuk menerapkan sistem ini. Rencananya, Jatim akan jadi pilot project. Ini memang butuh kerja keras dan ketekunan,” kata Tasdik. (dri)

JAKARTA – Komisi II DPR mempertanyakan kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN- RB) yang mendapat


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News