Kinerja Komnas HAM Periode 2012-2017 Dinilai Mengalami Kemunduran

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Sipil Selamatkan Komnas HAM menilai kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Periode 2012-2017 kurang baik.
Bahkan mengalami kemunduran yang cukup drastis.
Terutama dalam hal akuntabilitas, penanganan kasus, kapasitas dan pemahaman HAM yang belum merata di kalangan komisioner.
"Tidak ada independensi, integritas dan kredibilitas, serta adanya temuan korupsi dan maladministrasi yang melembaga berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar salah seorang aktivis Aliansi Masyarakat Sipil Selamatkan Komnas HAM Totok Yulianto di Jakarta, Minggu (2/7).
Pria yang juga menjabat Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) ini mengatakan, hasil evaluasi penting menjadi perhatian panitia seleksi Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022, agar lebih selektif dalam memilih.
Apalagi saat ini proses seleksi saat ini telah memasuki tahap memilih 28 calon terbaik.
Sebelumnya 60 calon telah mengikuti uji publik pada 17-18 Mei lalu.
"Koalisi Masyarakat Sipil juga telah melakukan penelusuran rekam jejak dan penilaian terhadap 60 calon tersebut," ucapnya.
Aliansi Masyarakat Sipil Selamatkan Komnas HAM menilai kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Periode 2012-2017 kurang baik.
- Teror ke Tempo Dianggap Melanggar HAM, Polisi Diminta Usut Secara Transparan
- Komnas HAM Menyelidiki Kericuhan saat Rapat RUU TNI
- Dinilai Memicu Segudang Masalah, PSN Merauke Tuai Kritik Keras
- Komnas HAM Minta Rencana Perluasan Kewenangan TNI-POLRI Dikaji Ulang
- Komnas HAM Temukan Sejumlah Masalah dalam RUU TNI
- Honorer K2 Adukan Masalah Rekrutmen PPPK 2024 ke Komnas HAM, Semoga Didengar Prabowo