JPNN.com 
Kinerja Komnas HAM Periode 2012-2017 Dinilai Mengalami Kemunduran
jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Sipil Selamatkan Komnas HAM menilai kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Periode 2012-2017 kurang baik.
Bahkan mengalami kemunduran yang cukup drastis.
Terutama dalam hal akuntabilitas, penanganan kasus, kapasitas dan pemahaman HAM yang belum merata di kalangan komisioner.
"Tidak ada independensi, integritas dan kredibilitas, serta adanya temuan korupsi dan maladministrasi yang melembaga berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar salah seorang aktivis Aliansi Masyarakat Sipil Selamatkan Komnas HAM Totok Yulianto di Jakarta, Minggu (2/7).
Pria yang juga menjabat Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) ini mengatakan, hasil evaluasi penting menjadi perhatian panitia seleksi Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022, agar lebih selektif dalam memilih.
Apalagi saat ini proses seleksi saat ini telah memasuki tahap memilih 28 calon terbaik.
Sebelumnya 60 calon telah mengikuti uji publik pada 17-18 Mei lalu.
"Koalisi Masyarakat Sipil juga telah melakukan penelusuran rekam jejak dan penilaian terhadap 60 calon tersebut," ucapnya.
Aliansi Masyarakat Sipil Selamatkan Komnas HAM menilai kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Periode 2012-2017 kurang baik.
- Ada Kontroversi di Kasus Polisi Tembak Siswa SMK, Komnas HAM Angkat Bicara
- Komnas HAM: Satgas TPPO Tak Lakukan Pencegahan di NTT
- Komnas HAM Ungkap Aktor Pembubaran Diskusi FTA di Kemang, Oh Si Rambut Kuncir
- Kacau, Kantor Media di Papua Dilempar Molotov, Komnas HAM Ambil Sikap Begini
- Komnas HAM Upayakan Hukuman Mati Dihapuskan
- Ini Alasan Komnas HAM Terus Dorong Penghapusan Hukuman Mati
