Kinerja Mendagri, Menag, dan Kapolri Disorot

JAKARTA - Insiden berdarah yang menimpa warga Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, mengusik kubu PDIP di DPR. Mereka mendesak agar Presiden SBY segera mengevaluasi kinerja para pembantunya yang bertanggungjawab langsung terhadap maraknya kekerasan berbasis agama. "Diperlukan evaluasi terhadap kinerja Mendagri, Menteri Agama, dan Kepolisian," kata anggota Komisi VIII DPR Hayu R Anggara Shelomita saat menyampaikan sikap resmi fraksinya di Gedung DPR, Senayan, kemarin (7/1).

Turut hadir Sidharto Danusubroto (Komisi I), Ganjar Pranowo (Komisi II), Eva Kusuma Sundari (Komisi III), dan Zuhairi Misrawi (DPP Baitul Muslimin Indonesia). Eva Kusuma Sundari mengatakan pada prinsipnya PDIP berpendirian negara harus melindungi hak "hak setiap warga negara tanpa terkecuali. "Siapapun dia, menyembah apapun, sesat atau tidak, tetap berhak mendapat perlindungan. Dengan adanya peristiwa ini menunjukkan negara sudah gagal," katanya.

Menurut Eva, kondisinya saat ini sudah darurat sehingga dibutuhkan langkah terbosan. Pemerintah, lanjut dia, harus membentuk tim investigasi. Tim itu bertugas melakukan penyelesaian menyeluruh agar tidak terus menjadi siklus yang berulang. "Kalau SBY tidak bisa memimpin langsung setidaknya dilimpahkan ke Menkopolhukam Djoko Suyanto. Pokoknya jangan mekanisme normal lagi," tegasnya.

Sidharto Danusbroto menambahkan sejak 16 September 2010, DPP PDIP sudah mendesak dicabutnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang Ahmadiyah. Karena terbukti justru memicu banyak benturan di tengah masyarakat. Selain itu, lanjut Sidharto, SKB tidak dikenal dalam hierarkis tata perundangan yang diatur UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang "Undangan. PDIP mengusulkan agar itu di take over presiden menjadi perpres. "Pada saatnya harus dibuat UU Kerukunan Agama untuk mewadahi keberagaman bangsa ini," tegas Sidharto.