Kinerja Pengendalian Inflasi Moncer, Sulbar Terima Penghargaan Dana Insentif Fiskal

jpnn.com, JAKARTA - Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima penghargaan insentif fiskal pengendalian inflasi dari pemerintah pusat.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian kepada Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Ruang Sasana Bakti Kemendagri Jakarta, Senin (6/11).
Menurut Ketua Pelaksanaan Alokasi Insentif Fiskal Periode III Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, rakor itu punya dua agenda, yakni meningkatkan pengendalian inflasi daerah sekaligus memberikan menyerahkan insentif fiskal atas perannya dalam pengendalian inflasi.
"Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi pemda dalam meningkatkan pengendalian inflasi di daerah," kata Luky dikutip dari siaran pers.
Kemudian, pemberian penghargaan kepada pemda yang telah berkinerja baik dalam pengendalian inflasi di daerahnya, serta memacu daerah-daerah lain agar makin terpacu untuk meningkatkan kinerja khususnya terkait pengendalian inflasi.
Dia menjelaskan ada tiga provinsi penerima insentif fiskal dari pemerintah pusat, yaitu Provinsi Sulbar dengan besaran Rp 8,6 miliar, Sulsel, dan Gorontalo.
PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menyebut empat poin menjadi penilaian untuk penerima insentif fiskal tersebut, pertama, pelaksanaan sembilan upaya pengendalian inflasi pangan yang telah dilakukan oleh pemda.
Kedua, kepatuhan penyampaian laporan kepada Kemendagri yang menunjukkan jumlah laporan harian yang disampaikan pemda dalam pengendalian inflasi pangan oleh kab/kota.
Pemprov Sulbar menerima penghargaan insentif fiskal pengendalian inflasi dari pemerintah pusat atas kinerja yang moncer dalam mengendalikan inflasi daerah.
- Ada Perubahan soal Iuran KORPRI, Seluruh ASN Wajib Tahu
- Kepala BKN Ungkap Prosedur ASN Mendapatkan Kenaikan Pangkat Istimewa
- Mendagri Tito Ungkap Alasan Mundurnya Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
- Sebelum Disetujui Prabowo, Tito Sebut Ibu Kota Negara Masih di Jakarta
- Angin Sepoi-sepoi dari Prof Zudan untuk Honorer Non-database BKN, Oh
- Data Resmi Jumlah Honorer Database BKN Mendaftar PPPK 2024, Hitung Sisanya