Kinerja Risma Disorot, Tensi Politik di Surabaya Masih Tinggi, Ada yang Dilaporkan ke BK

Kinerja Risma Disorot, Tensi Politik di Surabaya Masih Tinggi, Ada yang Dilaporkan ke BK
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Foto: Fathan Sinaga/JPNN.com

Sejak voting pertama dan kedua, tidak ada yang meninggalkan ruangan.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Niam menambahkan Fraksi PDI Perjuangan memandang, semua itu adalah buah dari kebijaksanaan masing-masing, yang diekspresikan secara berbeda-beda.

Saat masing-masing berargumen dan berdebat di ruang rapat Bamus, maupun saat pengambilan keputusan.

"Fraksi PDI Perjuangan mengajak semua pihak untuk bersatu padu, dengan menjalankan tupoksi DPRD, untuk mengawal kinerja Pemkot Surabaya dalam menangani pendemi COVID-19. Demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat Kota Surabaya," katanya.

Sekretaris Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Surabaya Imam Syafi'i sebelumnya mengatakan ada lima fraksi di DPRD Surabaya sudah memasukkan surat usulan pembentukan pansus untuk pengawalan percepatan penanganan COVID-19 di Surabaya kepada Ketua DPRD Surabaya dua pekan lalu.

Hanya saja surat tersebut belum mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Surabaya.

Kemudian yang muncul adalah surat dari ketua dewan yang meminta fraksi-fraksi memaksimalkan fungsi yang ada di komisi-komisi untuk penanganan COVID-19.

"Makanya saya secara pribadi sebagai anggota dewan melaporkan ketua DPRD Surabaya ke BK karena ada dugaan melanggar kode etik dan tata tertib," ujarnya.

Usulan pembentukan Pansus COVID-19 yang mempersoalkan kinerja Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini gagal, tetapi tensi politik di dewan masih tinggi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News