Kinerja Tim Transisi Dievaluasi Usai Dikritik SBY

JAKARTA - Kritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Tim Transisi tidak membuat Jusuf Kalla, wakil presiden terpilih, risau. Kritik itu juga tidak akan mengganggu proses transisi. JK optimistis peralihan kekuasaan dari SBY-Boediono ke Jokowi-JK akan berjalan mulus.
    
Meski demikian, JK mengakui beberapa anggota Tim Transisi kebablasan. Karena itu, JK menjamin tindakan Tim Transisi yang dianggap sebagai intervensi kepada pemerintahan SBY-Boediono tidak akan terulang. "Tim Transisi memiliki cara sendiri agar pemerintahan selanjutnya dapat lebih cepat bekerja. Itu berhubungan dengan pemerintahan sekarang ini. Tapi, bukan intervensi, tidaklah," jelasnya.
    
Soal penyebab munculnya komentar tersebut, Jusuf Kalla memprediksi ada salah seorang anggota Tim Transisi yang terlalu banyak bertanya. "Tapi, sekarang sudah diatur pertemuan dengan menteri siapa saja," ujarnya. Menurut dia, saat ini ada aturan yang dibuat untuk pola komunikasi antara Tim Transisi dan pemerintah. Di antaranya, siapa saja yang bertemu dan dengan kementerian mana saja.
    
Atas kritik itu, JK menilai sebagai masukan yang berharga dari SBY. "Saya tetap yakin pemerintah bisa kooperatif," jelasnya saat ditemui di Hotel Dharmawangsa kemarin (7/9).
    
Sementara itu, Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menuturkan, sebenarnya malah sudah ada komunikasi dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terkait jadwal pertemuan dengan Menteri Djoko Suyanto. "Pertemuan tidak akan dilakukan pekan ini," jelasnya.
    
Materi pertemuan tersebut akan berkutat soal pembahasan yang pernah dilakukan dengan Wakil Presiden (Wapres) Boediono. Di antaranya, soal tol laut dan pendulum Nusantara, ekonomi makro, serta penguatan lembaga kepresidenan.
    
Sementara itu, pengamat politik Indobarometer Muhammad Qodari menjelaskan, kritik dari SBY sebenarnya bisa terjadi karena dua hal, yakni apakah cara-cara Tim Transisi yang secara kesantunan masih kurang atau justru itu salah satu upaya membangun posisi tawar Partai Demokrat. "Namun, perlu diketahui latar belakangnya, mengapa Presiden SBY melontarkan hal tersebut," ujarnya.
    
Untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, dia mengusulkan agar Tim Transisi tidak frontal dalam mengutarakan berbagai masalah terkait pemerintahan SBY. Sebab, jika proses transisi tidak memberikan percepatan kinerja, masyarakat yang dirugikan.

"Bisa dibilang kalau tim dari SBY semakin banyak membantu, tentu semakin baik. Kalau sedikit yang dibantu, tentu masyarakat juga akan dirugikan," tuturnya. (idr/c6/tom)