KIP: Keterbukaan Informasi Terabaikan di Era Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) mencatat selama satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), keterbukaan informasi masih terabaikan.

Hal ini disampaikan Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono melalui siaran persnya, Senin (19/10).

“Keterbukaan informasi masih terabaikan baik dari ukuran kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah belum mencapai target dan bahkan visi, misi, dan program aksi saat berkampanye tahun 2014,” kata Abdulhamid.

Meski Pemerintah sudah mengarusutamakan keterbukaan informasi dalam kebijakan formalnya seperti tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2020, tapi prakteknya keterbukaan informasi publik tak tecermin dalam penetapan kebijakan. Sebut saja soal harga BBM yang sering menyulut emosi publik ketika terjadi kenaikan maupun penurunan, tidak pernah disertai dasar hitungan yang jelas dan tanpa proses sosialisasi yang cukup, lalu diumumkan ke publik.

Akibatnya polemik berkepanjangan selalu menyertai. Padahal menurut UU hal semacam ini harus diketahui oleh publik. Kemudian pengelolaan informasi bencana seperti kabut asap akibat karlahut juga kurang baik.

Bencana yang menurut UU harus ditangani dan diumumkan informasinya secara serta-merta tidak dikelola profesional oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan dan Kehutanan.

“Hingga kini informasi tentang penyebab kebakaran, luasan bencanadan dampaknya, berapa korban terdampak, apa langkah untuk menanganinya, bagaimana evakuasi dan prosedurnya, bagaimana mengatasinya, sejauh mana hukuman diterapkan bagi yang menyebabkan bencana, dan seterusnya, tak pernah disampaikan secarah jernih (clear) dan lengkap kepada publik,” katanya.

Begitu juga informasi tentang konflik sosial yang terjadi di Tolikara Papua dan Singkil Aceh, tak dikelola dengan baik oleh kementerian terkait, akibatnya simpang siur informasi terjadi dan menyisakan tanya di masyarakat. Ketiadaan informasi akurat dari pemerintah bisa menyebabkan konflik menjalar, meluas dan tidak tuntas.