KIPP Bakal Sebar Ribuan Relawan ke 31 Provinsi

jpnn.com - JAKARTA – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia berencana menurunkan 3.221 relawan di 31 provinsi untuk memantau dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilihan presiden, 9 Juli mendatang. Pemantauan dilakukan dengan memetakan daerah-daerah rawan pelanggaran, kecurangan dan kejahatan pemilu.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal KIPP, Girindra Sandino, pengerahan relawan didasari kekhawatiran beberapa hari sebelum pelaksanaan pencoblosan, pada saat pencoblosan dan sesudah pencoblosan akan marak terjadi pelanggaran. “Di masa tenang H-1, kami indikasikan akan terjadi kecurangan berupa pembagian politik uang serta barang seperti sembako yang mengarahkan masyarakat atau pemilih untuk memilih capres dan cawapres tertentu (serangan fajar),” katanya di Jakarta, Senin (7/7).

Selain itu, kata Girindra, kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) di tempat-tempat pemungutan suara (TPS), panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan dan panitia pemilihan kecamatan (PPK), diyakini juga menjadi target utama politik uang untuk memenangkan salah satu kandidat capres dan cawapres.

Sebagai contoh kecurangan, KIPP Jakarta menerima laporan telah terjadinya dugaan pengerahan birokrat mulai tingkat RT, RW, lurah, dan camat se-Bekasi yang dilakukan Wali Kota Bekasi pada Jumat (4/7) kemarin. Menurut Girindra, Wali Kota Bekasi menjanjikan mobil dinas kepada camat dan lurah.

“Lurah saat mengumpulkan RT memberi instruksi agar memilih salah satu capres dan cawapres tertentu dengan imbalan yang kebetulan di Bekasi sebelum pilpres, RW mengajukan proposal untuk perbaikan infrastruktur di tingkat RT,” katanya.(gir/jpnn)