Kirim Surat ke Jokowi, PP Muhammadiyah Desak Pemerintah Menginjak Rem Darurat, Menerapkan PSBB Ketat

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyurati Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengambil langkah tegas dalam penanganan pandemi Covid-19 yang mengalami lonjakan akhir-akhir ini.
Salah satu poin surat Muhammadiyah ialah meminta pemerintah menginjak rem darurat.
Muhammadiyah juga mendorong pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat.
"Kami mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan tegas. Sudah saatnya untuk menginjak rem darurat, dan jangan ditunda lagi," ujar Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center Agus Samsudin dalam keterangan pers yang dipantau dari Jakarta, Rabu (30/6).
Permintaan Muhammadiyah itu bercermin pada lonjakan kasus positif Covid-19 yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir, mencapai angka tertinggi pada 27 Juni 2021 sebanyak 21.342.
Selain itu, karena tingkat keterisian ruang perawatan di hampir seluruh rumah sakit, terutama di pulau Jawa, rata-rata sudah mencapai lebih dari 90 persen.
Belum lagi diperparah dengan fasilitas isolasi mandiri di luar fasilitas layanan kesehatan yang masih sangat terbatas.
Jika tak segera tertangani, maka berdampak pada risiko kolapsnya fasilitas layanan kesehatan di Indonesia karena kurangnya ruang perawatan bagi pasien Covid-19, jumlah tenaga kesehatan, serta logistik medis seperti alat pelindung diri, oksigen, serta obat-obatan.
Muhammadiyah berkirim surat ke Presiden Jokowi, meminta agar pemerintah memberlakukan PSBB ketat, dan menginjak rem darurat.
- Menteri Merapat ke Rumah Jokowi, Muzani Gerindra: Pak Prabowo Tidak Merasa Terganggu
- Idrus Yakin Tidak Ada Matahari Kembar, Cuma Upaya Membenturkan Prabowo dan Jokowi
- Sekjen GibranKu Angkat Bicara Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Tegas
- 5 Berita Terpopuler: Ada Kabar Duka, BKN Ungkap Jumlah Penerbitan SK PPPK 2024, Siap Buka-bukaan?
- Menteri Prabowo Sebut Jokowi Bos, Guntur PDIP Ingatkan Bahaya Gerhana Politik
- ReJO Siap Bela Jokowi dari Serangan soal Ijazah Palsu