Kisah Mantan PM Iraq yang Menunggu Tiang Gantungan

"Saya memang anggota Dewan Komando Revolusioner, ketua Partai Baath, wakil PM, dan menteri luar negeri. Jabatan-jabatan itu pernah saya pegang. Tetapi, segala keputusan menyangkut aksi kejahatan pada masa itu Saddam Hussein sendiri yang mengambil. Sayangnya, secara politik, saya memegang jabatan penting," papar Aziz. Secara pribadi, lanjut dia, tidak pernah ada seorang pun yang menuduh dirinya terlibat langsung dalam kejahatan Saddam.

  

Sebagai Jubir pemerintahan Saddam, Aziz tidak mungkin menyangkal keterlibatannya dalam aksi penangkapan masal dan pembunuhan politisi Partai Dawa. Meskipun tidak terlibat langsung dan ikut memburu atau mengeksekusi para politikus Syiah itu, dia ikut menanggung dosa pemerintahannya. Apalagi, saat itu dia menjabat wakil PM sekaligus penasihat Saddam. Karena keterlibatannya secara tidak langsung itulah, pada 11 Maret 2009, dia dijatuhi hukuman penjara 15 tahun.

  

"Vonis ini benar-benar tidak adil dan dilandasi kepentingan politik," kata Aref tentang vonis mati yang dijatuhkan kepada kliennya, seperti dilansir Agence France-Presse. Dia yakin, Pengadilan Tinggi Kriminal Iraq menjatuhkan vonis mati kepada Aziz untuk mengalihkan perhatian dunia dari pembocoran 400 ribu dokumen rahasia Perang Iraq oleh WikiLeaks. Aref menuding pemerintahan PM Nuri al-Maliki yang pro-Amerika Serikat (AS) berada di balik vonis tak masuk akal tersebut.

  

Senada dengan Aref, keluarga besar Aziz yang kini tinggal di Jordania pun mengeluhkan vonis mati tersebut. Mereka kesal karena vonis mati itu dijatuhkan meski keluarga sudah berkali-kali mendesak pemerintahan Maliki mengeluarkan Aziz dari penjara. Mereka tidak menuntut status bebas. Yang penting, Aziz tidak mendekam di penjara dan bisa menjalani perawatan medis. "Pemerintah Iraq sengaja ingin melihat ayah saya meninggal di penjara," keluh Ziad, putra Aziz.