Kisruh di Hong Kong jadi Ujian Bagi KPU dan Bawaslu
"Berkaca pada hal tersebut, penyelanggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu di semua tingkatan harus dapat membuktikan kinerjanya agar lebih baik lagi. Bahwa masalah kisruh di Hongkong adalah bagian evaluasi yang serius dan diantisipasi agar tidak terulang pada saat penyelenggaraan pilpres 9 Juli mendatang," ujarnya.
Salah satu yang harus dipikirkan secara serius oleh penyelenggara pemilu, lanjut dia, adalah bagaimana agar antusiasme publik untuk menyalurkan hak politiknya untuk memilih pemimpin baru tidak terjegal apalagi hingga tidak dapat memilih.
"Artinya butuh kesepakatan-kesepakatan yang bersifat situasional, salah satunya dengan memudahkan proses penyaluran hak politik tersebut dengan menyediakan kertas suara dan waktu yang lebih di tempat dimana memang pemilihnya telah hadir di TPS," tuntasnya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Dosen Politik dan Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat, Muradi menilai kisruh pemilihan presiden Indonesia di Hong Kong
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Menhut Raja Juli Antoni Gandeng PGI, Kolaborasi Kelola dan Jaga Hutan Indonesia
- Penebangan Pohon di Menteng Diduga Tanpa Izin Dinas Pertamanan
- Tanoto Foundation & Bappenas Berkolaborasi Meningkatkan Kompetensi Pegawai Pemda
- Bea Cukai & Polda Sumut Temukan 30 Kg Sabu-sabu di Sampan Nelayan, Begini Kronologinya
- Mantan Menkominfo Budi Arie Adukan Tempo ke Dewan Pers