Kisruh DPT, Anggota DPR Usulkan Hak Angket

Dalam pertimbangan lain, soal DPT itu pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap hilangnya hak warga negara untuk memilih. Itu tercermin dari Inpres Nomor 7 tahun 2005, PP Nomor 6 tahun 2005 yang menempatkan Depdagri bertanggung jawab terhadap Data Kependudukan. Kuatnya bukti-bukti penyalahgunaan nomor induk kependudukan (NIK) adalah bukti negara tidak dapat melindungi NIK warga negara yang seharusnya bersifat unik, tunggal dan melekat.

Fakta yang ada, dari DPT yang diterima secara resmi dari KPU kab/kota, banyak ditemukan kasus NIK ganda. Disisi lain, DPT disusun dengan menggunakan anggaran negara yang tidak sendikit.

Lihat saja, untuk pemuktahiran data pemilih dana yang digunakan Rp3,8 T dari APBN dan masih mendapatkan tambahan dana dari APBD. Jumlah itu jauh lebih besar dari Pemilu 2004 yang “hanya” Rp423 M.

“Siapa yang bertanggung jawab. Pemerintah, tak bisa disalahkan ke KPU. Kalau pemerintah, berarti presiden yang harus bertanggung jawab,” tambah Gayus lagi.(mul/JPNN)