Kisruh SP PLN Perlu Mediasi

Selain itu, Irghan pun mengingatkan walau aksi serikat pekerja dibolehkan oleh UU tapi jangan sampai aksi tersebut mengganggu aktivitas dan produktivitas perusahaan. Ini mengingat tanggung jawab PT PLN sebagai satu-satunya institusi penyedia dan pengelola energi listrik. "Itu konsekuensi dari negara demokrasi, serikat pekerja boleh saja beda pendapat dengan perusahaan. Tapi ingat, di institusi PT PLN itu terdapat kebutuhan publik yang namanya energi listrik. Ini jangan sampai terganggu," tegasnya.

 

Irghan juga mengajak agar serikat pekerja lebih hati-hati dalam membedakan hal-hal teknis dan berbagai hal prinsip dalam sebuah organisasi. "Kalau semuanya dijadikan prinsip, saya pikir, itu niatnya sudah tidak baik," kata Irghan Chairul Mahfizd. (fas/jpnn)