Kita Buktikan, Yang Menang Koalisi Rakyat atau Koalisi Elit
jpnn.com - CIREBON - Kabupaten Cirebon menjadi salah satu tempat singgah calon presiden Joko Widodo, dalam rangkaian safari politik ke wilayah Ciayumajakuning, kemarin (18/6).
Sejak pagi, puluhan ribu massa yang berasal dari berbagai wilayah Kabupaten Cirebon sudah menunggu kedatangan pria yang biasa disapa Jokowi ini, di lapangan Sepakbola Desa Tegalsari Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon.
Tidak hanya itu, ada pula yang menunggunya di sekitar kawasan Trusmi, karena berdasarkan jadwal yang dirilis oleh tim pemenangan Jokowi-JK, Jokowi akan menyempatkan diri melihat kerajinan batik khas Cirebon ini.
Jokowi baru tiba di lapangan Tegalsari sekitar pukul 14.00, setelah melakukan lawatannya di Kabupaten Majalengka dan makan siang di H Apud Desa Batembat Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon.
Setibanya di lokasi kampanye, mantan Walikota Solo ini langsung disambut aktraksi pertunjukkan Barong Sai yang mengiringnya sampai ke panggung utama. Tidak hanya itu, ratusan massa yang sejak pagi sudah menunggu pun ikut menyambut dengan berebut salaman dan foto bersama.
Dikatakan, koalisi yang dibangun pasangan Jokowi-JK adalah koalisi rakyat. Sementara, calon lain yang dibangun adalah koalisi elit, sehingga dampaknya, dana yang dimiliki pasangan yang diusung koalisi rakyat sangatlah minim, berbeda dengan koalisi elit.
“Tapi, hal itu bukan masalah, kita akan buktikan yang menang, apakah koalisi rakyat atau koalisi elit,” katanya.
Jokowi pun menceritakan pengalamannya selama blusukan ke sejumlah daerah di Indonesia. Beberapa waktu lalu ia berkunjung ke salah satu wilayah di pulau Sumatera.
CIREBON - Kabupaten Cirebon menjadi salah satu tempat singgah calon presiden Joko Widodo, dalam rangkaian safari politik ke wilayah Ciayumajakuning,
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?