'Kita Dukung UN Dihapus, Bagus Itu'

'Kita Dukung UN Dihapus, Bagus Itu'
Siswa mengerjakan soal UN. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

Tidak seperti saat ini, ada yang 5 hari kerja dan masih banyak menerapkan 6 hari kerja.

"Tentu lucu juga kalau anaknya libur hari Sabtu, terus orangtuanya kerja. Sama saja dengan bohong," ujarnya.
 
Sekretaris Fraksi Bintang Restorasi yang juga anggota komisi V DPRD NTB, Hj Suryahartin.

Menurutnya, rencana penghapusan UN oleh pemerintah pusat sangat tepat. Mengingat peran UN juga tidak seperti dulu lagi yang sangat menentukan.
 
Dalam pelaksanaan UN, terjadi ketidakadilan dunia pendidikan. Pasalnya, semua sekolah mendapatkan soal ujian yang sama.

Padahal, kualitas dan proses pembelajaran jauh berbeda. Belum lagi lokalitas yang tidak diperhatikan karena keseragaman. "Kita setuju kok, bagus hilangkan UN," katanya.
 
Seperti diketahui, Mendikbud Muhadjir Effendy memutuskan untuk menghapus UN. Keputusan ini tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres). Ujian akhir bagi siswa sekolah didesentralisasi.

Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.
 
Pelaksanaannya tetap standard nasional. Badan Standardisasi Nasional akan mengawal, mengontrol, mengendalikan prosesnya.

Jadi tidak ada lagi itu supply-supply soal ke daerah dikawal polisi.

Kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah. Hasil ujian akhir jadi salah satu pertimbangan, bukan jadi satu-satunya faktor penentu kelulusan. (zwr/sam/jpnn)

 


MATARAM - Rencana pemerintah pusat menghapus Ujian Nasional (UN) mendapat sambutan DPRD Provinsi NTB. Komisi V DPRD NTB yang membidangi pendidikan


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News