Kita Tetap Indonesia

jpnn.com - Oleh: Juventus Prima Yoris Kago

Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Periode 2018 - 2020

Pemilihan presiden (pilpres) 2019 tidak saja menjadi ajang perebutan kursi nomor satu di Republik Indonesia antara pasangan Joko Widodo - Mar’uf Amin versus Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, tetapi juga dikhawatirkan sebagai pertarungan antara dua kekuatan ideologi. Yaitu antara mempertahankan Pancasila melawan kubu yang ingin mengganti Pancasila dengan khilafah, negara demokratis berubah menjadi negara teokratis berbasis ajaran Islam. Benarkah?

Indonesia sudah merdeka selama 73 tahun. Kekuatan-kekuatan kelompok ekstremis berbasis agama yang ingin menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem khilafah tidak pernah terealisasi.

Lantas kenapa sekarang isu tersebut kembali diembuskan? Saya kira sebagai sebuah isu politik jelang pilpres demi meraih kekuasaan hal itu biasa, toh sejarah sudah membuktikan Indonesia tetap sebagai negara kesatuan dan tidak berubah. Namun, yang perlu dikhawatirkan adalah dampaknya setelah pilpres.

Menggunakan isu khilafah berdampak negatif bagi persatuan dan kesatuan bangsa karena Indonesia bukan negara yang masyarakatnya homogen, melainkan masyarakat yang heterogen. Indonesia terdiri dari beragam suku, ras, agama, golongan, budaya, dan bahasa daerah.

BACA JUGA: Mau Ganti Pancasila? Hadapi Dulu Prabowo

Para pendiri bangsa sadar akan kenyataan itu dan bersepakat untuk mendirikan suatu negara: satu untuk semua dan semua untuk semua yang mengakomodasi seluruh kepentingan yang ada. Andai kata pada waktu itu ternyata yang disepakati adalah negara agama, saya yakin Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti sekarang ini tidak akan pernah terealisasi karena mendapat penolakan dari banyak daerah.