KJP Jadi \'Bancaan\' Tiga Parpol

jpnn.com - JAKARTA - Selain menemukan 19,4 persen penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak tepat sasaran, riset Indonesian Coruption Watch (ICW) juga menemukan program yang digagas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk keluarga miskin itu menjadi bancaan tiga partai politik.

Setidaknya tiga parpol tersebut 'bermain' dengan mengkoordinir penyaluran program KJP untuk meraih simpati masyarakat tidak mampu. Hal ini terjadi karena tidak jelasnya mekanisme dan prosedur mendapatkan KJP.

"Kita temukan juga, ada yang pakai jalur partai. Jadi dikoordinir sama partai (penyaluran KJP)," kata Febri Hendri, divisi monitoring pelayanan publik ICW di Cikini Jakarta Pusat, Senin (31/3).

Hanya saja, Febri enggan membeberkan ketiga parpol yang menurutnya mengkoordinir penyaluran KJP itu. "Pokoknya adalah, ada 3 partai yang kita temukan," tandasnya.

Diketahui hasil riset ICW menemukan 19,4 persen dari 405 ribu penerima program KJP tahun 2013 tidak tepat sasaran. Penelitian yang dilakukan 3 Februari - 17 Maret itu menggunakan metode Citizen Report Card (CRC).

"Penerima KJP meleset 19,4 persen dari total 405 ribu penerima KJP tahun 2013. Hal ini terjadi karena penerima KJP ternyata tidak sesuai dengan kriteria penerima KJP sesuai dengan Juknis KJP," kata Siti di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (31/3).

Di antara penerima KJP yang tidak tepat sasaran ini terdiri dari jenjang pendidikan SD/MI (14,6 persen), SMP/MTs (3,4 persen), dan SMA/MA/SMK (1,4 persen).(fat/jpnn)