KJS Dinilai Belum Sukses, Tak Layak jadi Skala Nasional

jpnn.com - JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Joko Widodo mengusung fasilitas kesehatan gratis berupa Kartu Indonesia Sehat sebagai program andalannya. Program tersebut mengadaptasi Kartu Jakarta Sehat atau KJS yang sudah berjalan di ibu kota.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Henri Satrio menilai, langkah Jokowi tersebut terburu-buru. Pasalnya, implementasi program Kartu Jakarta Sehat sendiri belum bisa dikatakan berhasil.

“Program yang berlaku di Jakarta dan mirip dengan itu pun belum berhasil,“ kata Henri kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/6).

Program sejenis yang diluncurkan Jokowi di Jakarta yakni Kartu Jakarta Pintar atau KJP juga dinilai bermasalah. Implementasi program pendidikan gratis itu masih amburadul karena tak tepat sasaran.

Seharusnya, sambung Henri, Jokowi memprioritaskan untuk mendorong produktivitas anak bangsa.

"Salah satunya dengan pengembangan pendidikan. Kartu-kartu ini tidak inovatif," ujarnya.
 
Lebih lanjut, Henri menganggap tidak ada hal baru yang menjadi nilai kuat dari program-program Jokowi. Blusukan, misalnya, bukanlah hal luar biasa dan memang sudah seharusnya dilakukan oleh setiap kepala daerah.

Sebelumnya, program Indonesia Kartu Sehat juga mendapatkan kritik. Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin menilai program tersebut mirip dengan program yang sudah ada yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Berkali-kali Jokowi mengeluarkan kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar seakan-akan itu ide dia, itu sama dengan program BPJS, ide itu tidak orisinil,” kata Nurul Arifin kepada wartawan di Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6).