KKB Berencana Deklarasi Perang Besar-besaran

KKB Berencana Deklarasi Perang Besar-besaran
Desa Kimbely (lingkaran kuning) dan Kampung Banti (lingkaran biru). Foto: GOOGLE EARTH

Di Papua, lanjutnya, Jokowi hanya membangun dua titik selama tiga tahun. Yakni, gedung dua tingkat Pasar Mama senilai Rp 20 miliar dan jalan sepanjang 132 km Wamena-Nduga.

Bila dibandingkan dengan pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) jalan yang terbangun itu mencapai 2.200 km dengan 11 ruas jalan prioritas dan 4 jalan strategis. ”SBY bahkan melalui instruksi presiden untuk membangun Papua,” ujarnya.

Sesuai dengan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bertajuk Road Map Papua, diketahui ada empat masalah utama yang terjadi di Papua. Yakni, perlunya pelurusan sejarah integrasi Papua dengan Indonesia, persoalan pelanggaran HAM, diskriminasi terhadap orang Papua dan kesenjangan pembangunan.

”Kalau saya, empat ini bisa dikerucutkan menjadi dua, soal Papua Merdeka dan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Dia mengatakan, setidaknya Presiden berdialog dengan rakyat Papua membahas dua tema itu, Papua Merdeka dan kesejahteraan rakyat.

Bila, Presiden mau untuk membahasnya, tentu bisa ditemukan solusi untuk memberikan perdamaian pada tanah Papua. ”Apapun konflik itu ada tujuan dan realitas yang harus dipenuhi,” paparnya.

Bila tidak diselesaikan dengan dialog yang bermartabat itu, maka sangat wajar bila Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) terus berlangsung.

TNPPB ini telah berusia 60 tahun karena masalahnya belum selesai. ”Ini organisasi yang hidup, bukan organisasi mati,” jelasnya.

Begitu KKB mendeklarasi perang besar-besaran, hanya orang Papua yang boleh tinggal di bumi Cendrawasih.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News