KKB Makin Keji, Wakil Ketua MPR Berduka dan Minta Pemerintah Lebih Tegas
Menurutnya, tata kelola dana otsus harus dievaluasi baik dari sisi perencanaan, penggunaan, maupun pertanggungjawabannya. Dia menegaskan hal ini sangatlah penting, karena jumlah dana begitu besar tetapi hasil tidak optimal.
Pemerintah pusat, kata Syarief, harus tegas dalam memastikan penggunaan dana otsus secara efektif dan tepat sasaran.
Dalam konteks domestik, dia melanjutkan, penegasan status KKB jelas adalah kelompok kriminal bersenjata yang memberikan legalitas dan hukum kepada Polri yang bisa dibantu oleh TNI dalam menanggulangi teror kekerasan dan pembunuhan terhadap rakyat sipil di Papua.
Adapun atensi publik dunia terhadap penyelesaian Papua menjadi salah satu tugas pemerintah termasuk menteri luar negeri untuk melakukan diplomasi yang efektif di berbagai forum internasional.
“Persoalan Papua ini memang multidimensional dan melibatkan banyak faktor, sehingga solusinya pun harus integratif dan komprehensif. Namun begitu, pemerintah jangan kalah cepat dengan aksi-aksi keji KKB yang meneror warga sipil,” tutup Syarief Hasan. (*/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan tindakan keji dan kekerasan KKB di Papua sudah tidak dapat ditoleransi lagi.
Redaktur & Reporter : Boy
- PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Eddy Soeparno: Bukti Konsistensi Prabowo
- 68 Orang Tewas di Tangan KKB, 10 Anggota TNI dan 8 Polri
- Eddy Soeparno Bicara Peran Strategis Prabowo untuk Dunia Islam Saat Bertemu Sekjen OKI
- Di Silaknas ICMI, Muzani: Prabowo Ratusan Kali Ingatkan Bahaya Perpecahan Bagi Bangsa
- Waka MPR Ajak Komunitas Peduli Lingkungan Kolaborasi Atasi Perubahan Iklim
- Ibas: Toleransi, Kasih Sayang, dan Kesehjahteraan Bisa Tangkal Radikalisasi