KKB Papua Menjarah, Memerkosa, Melarang Warga Bepergian

jpnn.com, TEMBAGAPURA - Masyarakat yang berada di Kampung Banti dan Kampung Kimbely, Distrik Tembagapura, Mimika dilarang keluar dari kampungnya oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai sekitar 1.300 orang.

“Seluruh masyarakat dilarang untuk bepergian oleh kelompok kriminal bersenjata. Saat ini di Kampung Kimbely terdapat sekitar 300 warga pendatang, yang sebelumnya bekerja sebagai pendulang emas dan pedagang. Mereka dilarang bepergian oleh kelompok kriminal bersenjata. Sementara untuk yang di Kampung Banti terdapat seribu orang asli Papua, yang juga dilarang bepergian oleh kelompok kriminal bersenjata,” sebut Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal kepada Radar Timika.

Dia mengatakan, saat ini aparat keamanan yang terdiri dari TNI dan Polri terus melakukan langkah-langkah persuasif, preventif dan penegakan hukum dalam menangani KKB yang selama ini melakukan tindakan teror maupun ancaman di Distrik Tembagapura.

“Satgas Terpadu Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata yang terdiri dari personel gabungan Polri dan TNI berjumlah 200 personel, hingga saat ini terus berupaya melakukan langkah-langkah persuasif dan preventif, agar masyarakat bisa terbebaskan dari intimidasi dan ancaman KKB,” sambungnya.

Pihaknya memastikan Polda Papua yang dibantu TNI akan terus berupaya melumpuhkan pergerakan KKB dalam rangka penegakan hukum dan untuk terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan normal.

Sementara itu, Kapolres Mimika, AKBP Victor D Mackbon mengatakan, pada prinsipnya situasi masih kondusif. "Kondisinya pada prinsipnya kondusif ya. Mau dibilang penyanderaan, itu tidak ada. Aktivitas masyarakat berlangsung seperti biasa di tempatnya. Cuma mereka tidak mendulang karena kondisi itu. Kalau dibilang ada 300 orang disandera ini informasinya dari mana? Itu tidak benar,” kata Kapolres.

Dia menambahkan, untuk keluar rumah dilakukan warga seperti biasanya. Misalnya untuk berbelanja dan lainnya. Hal ini juga untuk menepis isu yang berkembang bahwa ribuan warga di Distrik Tembagapura, khususnya warga di dua kampung tersebut terancam kekurangan makanan.

“Untuk makan memang dibatasi sama pihak mereka (KKB, red), yang bisa belanja hanya mama-mama, seperti itu,” ujarnya.