KKP Dinilai Terjebak Orientasi Amankan Perairan Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Mahfuz Sidik menilai, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membenarkan penilaian sementara pihak, termasuk DPR.

Yakni KKP belum fokus pada pemberdayaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat (nelayan, pesisir dan industri perikanan-kelautan).

Selama ini, menurut Mahfuz, KKP yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti terlalu berorientasi pada penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal. Bahkan, belakangan KKP terjebak dalam orientasi untuk menjaga keamanan wilayah perairan dan laut Indonesia. Hal yang sebenarnya bukan tupoksi utama KKP.

"Menjadi benar presiden meminta KKP berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam urusan pengamanan wilayah perairan ini. Hal lain yang gencar dilakukan KKP adalah menjaga kelestarian sumber daya kelautan melalui regulasi ketat mengenai aturan penangkapan ikan yang tidak diikuti oleh kebijakan alternatif dan fasilitasi bagi para nelayan," kata Mahfuz, Senin (20/6).

Masalah keamanan perairan dan kelestarian sumber daya kelautan, ujar dia, memang hal yang sangat penting.

"Tapi menurut saya, itu harusnya menjadi kebijakan derivatif dari formula kebijakan peningkatan usaha ekonomi di sektor nelayan dan industri perikanan dan sumberdaya kelautan lainnya. Sehingga formula ini akan mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor sumber daya kelautan dan perikanannya," saran anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII itu. (fas/jpnn)