JPNN.com 
KKP Dinilai Tidak Transparan, Begini Kata Bu Susi
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan akan terus berupaya mengawal transparasi dalam manajemen keuangan pemerintah, terutama untuk pengadaan barang dan jasa.
Hal ini ditekankan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di kantornya.
"Tidak boleh ada yang disembunyikan. Kalaupun ada kecurangan, saya persilakan KPK maupun Kejaksaan untuk turun meneliti dan memeriksa. Kami siap," tegas Susi.
Di saat yang bersamaan, Inspektur Jenderal KKP Muhammad Yusuf menjelaskan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pihaknya selalu mengacu pada alokasi anggaran.
"Sehingga realisasi pengadaan barang dan jasa untuk per jenis belanja seperti belanja barang, modal dan pegawai selalu seimbang," paparnya.
Sebelumnya, KKP dinilai tidak transparan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) karena tidak mencantumkan secara detail pertanggungjawaban anggaran belanja 2017 di halaman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).(chi/jpnn)
KKP dinilai tidak transparan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) karena tidak mencantumkan secara detail pertanggungjawaban anggaran belanja 2017.
Redaktur & Reporter : Yessy
- Dukung Kegiatan Keagamaan, KKP Hibahkan Tanah 2,5 Hektare ke Pemkab Jembrana
- Gandeng KPP, Bank Mandiri Berkomitmen Dorong Ekonomi Biru
- Perairan Morodemak Dijadikan Pengembangan Kawasan Berbasis Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut
- Waduh, 2 Kapal Asing Mengeruk Pasir Laut Indonesia, Negara Rugi Rp223 Miliar
- KKP Borong Penghargaan KemenPAN-RB
- Pemerintah Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Ancaman Kepunahan Mengintai
