KKP Dinilai Tidak Transparan, Begini Kata Bu Susi

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan akan terus berupaya mengawal transparasi dalam manajemen keuangan pemerintah, terutama untuk pengadaan barang dan jasa.
Hal ini ditekankan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di kantornya.
"Tidak boleh ada yang disembunyikan. Kalaupun ada kecurangan, saya persilakan KPK maupun Kejaksaan untuk turun meneliti dan memeriksa. Kami siap," tegas Susi.
Di saat yang bersamaan, Inspektur Jenderal KKP Muhammad Yusuf menjelaskan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pihaknya selalu mengacu pada alokasi anggaran.
"Sehingga realisasi pengadaan barang dan jasa untuk per jenis belanja seperti belanja barang, modal dan pegawai selalu seimbang," paparnya.
Sebelumnya, KKP dinilai tidak transparan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) karena tidak mencantumkan secara detail pertanggungjawaban anggaran belanja 2017 di halaman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).(chi/jpnn)
KKP dinilai tidak transparan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) karena tidak mencantumkan secara detail pertanggungjawaban anggaran belanja 2017.
Redaktur & Reporter : Yessy
- Masyarakat Pesisir jadi Korban, Bupati Tangerang Diminta Bertindak
- 5 Berita Terpopuler: Ada Kabar Terbaru soal Gaji Guru PNS & PPPK, Lulusan SMA Bisa dapat Gede, Waduh
- Omongan Menteri Trenggono Disebut Tidak Mendasar oleh Pihak Kades Kohod, Waduh
- Soal Denda Rp 48 Miliar Pagar Laut, Kubu Kades Kohod Bilang Begini
- Kades Kohod Disebut Bersedia Bayar Denda Pagar Laut Rp 48 Miliar
- KKP Turunkan Tim Selidiki Kematian 100 Ton Ikan di Waduk Jatiluhur