KKP-Kemenhub Beda Peraturan, Nelayan Bingung Saat Melaut

jpnn.com - JAKARTA - Para nelayan rupanya merasa kebingungan saat melaut.

Pasalnya, masih ada peraturan yang berbeda dari KKP dan aparat pemeriksa, dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Terutama, syarat yang mengharuskan adanya rekomendasi dari KKP. Untuk mengantisipasi hal itu, dalam waktu seminggu ke depan, KKP akan membuat surat edaran terkait rekomendasi izin KKP.

"Nanti kami akan buatkan surat edaran, bahwa yang diperiksa saat melaut adalah tiga dokumen. Sebenarnya di Indonesia Barat dan Tengah sudah diinfokan. Ini untuk persiapan nelayan ke Arafura dan wilayah timur Indonesia lainnya, nanti kami sebar ke Polairud untuk koordinasi," ujar Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap KKP Saifuddin .

Ketiga dokumen itu yakni Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Kemudian mengenai izin yang dikeluarkan, tahun depan pemerintah akan membentuk Samsat agar mempermudah nelayan dalam mengurus izinnya.

KKP dan Perhubungan Laut akan berada dalam satu atap dalam kepengurusan izin tiga dokumen penting tersebut.

"Ke depan, 2017 kami mencoba ada Samsat, minimal dari sisi perizinan, percatatan dan zonasi kapal. Ini merupakan konsolidasi yang tepat untuk mempermudah para nelayan dalam mengurus izin ketiga dokumen penting tersebut," tandasnya.(chi/jpnn)