Klaim Hemat Anggaran Logistik Rp 421 Miliar

jpnn.com - JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, mengklaim lembaganya mampu menghemat anggaran pengadaan dan distribusi logistik untuk kebutuhan pemilu 2014 sebesar Rp 421 miliar.
Penghematan terjadi karena penawaran yang diajukan sejumlah perusahaan pemenang tender rata-rata di bawah harga perkiraan sendiri (HPS). Baik untuk pengadaan dan distribusi surat suara, tinta sidik jari, dan alat bantu bagi pemilih tunanetra.
"Untuk pengadaan surat suara total anggaran yang kita buat Rp 891 miliar dengan HPS Rp 765 miliar. Sementara total penawaran Rp 345 miliar, sehingga penghematan APBN Rp 415 miliar," kata Arief di Jakarta, Jumat (24/1).
Untuk pengadaan dan pendistribusian surat suara ini, panitia tender menurut Arief, telah menetapkan sejumlah perusahaan pemenang tender. Masing-masing PT Macanjaya Cemerlang (paket 1), PT Granesia (paket 2) PT Granesia (paket 3 dan 12), PT Pura Barutama (paket 4), PT Gramedia (paket 5 dan 7) dan PT Temprint (paket 6).
Selanjutnya PT International Media Web Printing (paket 8), Balai Pustaka Persero (paket 9), PT Tiga Serangkai Mandiri (paket 10 dan 11), PT Temprina Media Grafika (paket 13), CV Aryaduta (paket 14) dan CV Titian Ilmu (paket 15).
"Penghematan anggaran juga hadir dari pekerjaan distribusi tinta. Nilai pagunya Rp 24,6 miliar dengan HPS Rp 20,6 miliar. Sementara total penawaran Rp 16, 2 miliar. Jadi peghematan Rp 4,4 miliar," katanya.
Selain itu untuk alat bantu tuna netra, nilai paket sebelumnya kata Arief, Rp 5,5 miliar. Namun perusahaan pemenang tender mengajukan penawaran sebesar Rp 3,7 miliar. Sehingga dengan demikian diperoleh penghematan APBN hingga Rp 1,6 miliiar.
"Jadi untuk tiga jenis logistik total efisiensi anggaran negara mencapai Rp 421 miliar," katanya.(gir/jpnn)
JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, mengklaim lembaganya mampu menghemat anggaran pengadaan dan distribusi logistik untuk
- Konon, Kader di Tingkat Bawah Meminta Megawati Jadi Ketum PDIP saat Kongres
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah
- Adian Napitulu Perjuangkan Potongan Aplikator ke Ojol Turun Jadi 10 Persen
- Tolak Pangkalan Militer Asing, Eks Sesmilpres: Melanggar Konstitusi
- Anggaran PSU Kabupaten Tasikmalaya Cair, KPU Jabar Mengingatkan Ini
- Anggaran PSU Kabupaten Tasikmalaya Belum Cair, KPU Jabar Bingung